Ada kutipan menarik alasan ngototnya memindahkan Ibukota disaat kondisi ekonomi bangsa yang tidak stabil antara hutang menumpuk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5% saja. Kutipan beritanya berikut ini gaess :
Selain itu, juga urusan lingkungan, misalnya kebutuhan air seperti apa, apakah jauh dari sisi kebencanaan seperti banjir atau gempa bumi. "Saya kira di sini enggak ada," ujar Jokowi. sumber : Kompas.com
pemindahan ibukota dikarenakan bencana adalah alasan yang tak relevan, sebab bencana alam datang dimana, kapan, jenis apa tak dapat diduga, kasus bencana Gempa dan Tsunami dahsyat di NTB beberapa waktu yang lalu mengindikasikan hal demikian walau sudah dipasang pendeteksi gempa dan tsunami namun gagal memprediksi bencana tersebut.
Calon ibukota yang digadang-gadang memang iya aman dari banjir dan gempa untuk saat ini, belum tentu dimasa mendatang. Sama halnya ketika menetapkan DKI Jakarta sebagai ibukota negara pada waktu lalu juga memperhitungkan bencana tersebut yaitu banjir, pada saat itu mungkin dianggap DKI Jakarta aman dari banjir beda dengan sekarang.
Contoh lain musibah banjir bandang di Sentani beberapa waktu lalu, padahal dahulu Sentani aman dari musibah banjir, akan tetapi banjir bandang datang tanpa diduga disebabkan deforestasi atau pembalakan hutan di cagar alam Cycloop, Jayapura.
Hal yang sama akan terjadi diwilayah Kalimantan yang jadi target ibukota baru, dimana saat ini penggundulan hutan-hutan mulai terllihat, pengelolaan tambang batubara yang serampangan dan lain-lain yang kelak akan menimbulkan banjir yang tanpa diduga datang.
Intinya dimanapun Ibukota berada tetap saja tak akan aman dari bencana. Kalaupun alasan pemerataan pembangunan tak musti mindahin ibukota yang memakan banyak biaya ditengah negara masih terlilit hutang, hal yang tak masalah jikalau negara sudah aman dan bebas dari hutang dapat kapan saja memindahkan ibukota sebab ada biaya mandiri tanpa harus hutang untuk mindahin ibukota.
Pemerataan pembangunan bisa dilakukan dengan menyebarkan departemen-departemen yang ada sesuai potensi alam daerah yang dijadikan kantor departemen tersebut, Departemen kehutanan dapat dibuat dan berkantor diwilayah Kalimantan karena disitu potensi kehutanannya masih luas, departemen kelautan dan perikanan dapat dibuat dan berkantor diwilayah Maluku karena disitu potensi ikannya masih banyak, Departemen Industri dapat dibuat dan berkantor diwilayah Papua karena potensi Tambang disitu masih melimpah ruah, dan lain-lain.
Sehingga para menteri dan bawahannya benar-benar bekerja sesuai kondisi lapangan dimana didaerah setempat dikelola sesuai tugas departemen yang diembannya, bukan seperti sekarang para menteri duduk nyaman di Jakarta sedang potensi dari departemen yang dipimpinnya berada diluar DKI.
Penyebaran departemen keberbagai wilayah solusi riil dan murah dibanding memindahkan ibukota, sedang untuk koordinasi antar departemen dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan wakil presiden, diera milineal tinggal memaksimalkan teknologi digital yang justeru menambah hemat biaya penyelenggaraan pemerintahan.
Sekedar opini dari anak bangsa "Pindahkan Ibukota atau Pindahkan Bencana ? " semoga bermanfaat.
