Di awal tulisan ini saya ingin mengatakan bahwa, Partai Demokrat semakin besar dan tangguh sebagai partai politik tanah air. Baik dari strategi hingga pencapaian membantu rakyat begitu dibuktikan lewat program kerja nyata di masa tengah-tengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Â Hanya bedanya dengan partai lainya, berani mengambil resiko. Bahkan berani menyurati Presiden Joko Widodo karena indikasi terlibatnya Moeldoko pada rencana busuk menggulingkan AHY dari Demokrat.
Selain itu, saya pun sangat sepakat dengan pernyataan dari seorang pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam. Dikatakan oleh Dosen Ilmu Politik dan International Studies, pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.
Kenapa? Belajar dari pengalaman, sejarah mencatat beberapa partai politik di tanah air  Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Berkarya pernah mengalami pengambilalihan pimpinan secara paksa. Hingga, partai ini terbelah menjadi dua kepemimpinan.
Saya ingat betul, PPP harus mengadakan Kongres Luar Biasa karena adanya intervensi pihak luar ingin rebut kursi nomor satu di partai tersebut. Begitupun dengan Berkarya yang direbut paksa, hingga Tomy Soeharto pun tersingkir, begitu pun dengan partai PDIP hingga akhirnya menambahkan 'Perjuangan' setelah Megawati Soerkarno Putri rebut paksa kursi sebelumnya.
"Wajar AHY merespons cepat dan tegas. Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Umam.
Sikap responsif AHY ini, menurut saya agar tidak terjadi pencaplokan kepemimpinan partai yang dipimpinnya itu.
Bisa saya katakana, polanya sangat sama yakni benturan faksi yang menguat, pelibatan kader yang kecewa dan dipecat, menyelenggarakan Munaslub.
Kemudian nanti Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah sesuai selera chemistry kekuasaan. Dalam hal ini, kecenderungan partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut.
Gerakan lewat KLB bisa saja terjadi. Hal seperti ini yang tidak diinginkan oleh kader, simpatisan dan politisi yang ada di pusat melalui cabang-cabang yang ada di daerah.
Pada dasarnya, kader di daerah sangat solid untuk mengikuti arahan dari sang Ketua Umum. Jangan sampai, di saat adanya KLB, tiba-tiba posisi AHY tergeser, dan mendapatkan legalisasi Kemenkumham yang baru.
"Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apa pun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja," kata Umam.
Sikap tegas seperti AHY menyampaikan uneg-uneg kepada Presiden Jokowi dirasa wajar. Banyak pihak membela atas sikap yang dilakaukan putra sulung Presiden ke 6 Republik tersebut beberapa hari lalu yang mengundang awak media menyampaikan adanya pihak di lingkungan istana yang hendak mengobok-obok Partai Demokrat.
Upaya ini untuk membentengi partai dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
