Perbedaan pendapat antara anggota kabinet di ruang publik terus berulang. Hal ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang soliditas kabinet dan kematangan para menteri tetapi juga dapat mempermalukan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, Presiden mempersilahkan para menteri berdebat hanya di ruang sidang kabinet. Namun,jika sudah bicara di luar forum itu, sebaiknya mengikuti garis keputusan rapat. ”Terhadap hal-hal yang belum diputuskan, sebaiknya tidak mendahului keputusan rapat,” ujarnya. Walaupun begitu, pemandangan silang pendapat di antara anggota kabinet terus dipertontonkan kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo seperti nya sudah mulai "gerah" melihat perlakuan para menterinya berseteru diruang publik. Para menteri sudah diperingatkan jika perdebatan hanya boleh terjadi di ruang rapat terbatas atau di rapat kabinet dan jangan membuat kegaduan di luar. Karena perdebatan tersebut akan dilihat oleh publik. Satu hal yang membuat presiden menjadi tambah "gerah" yaitu para menteri sudah mulai menyerang secara personal dan mau tidak mau publik pasti akan melihat itu.
Perdebatan silang yang dilakukan para menteri di ruang publik justru akan menimbulkan pemikiran negatif dari masyarakat luas, karena selama ini presiden Joko Widodo menerapkan sistem "kerja, kerja, kerja" bukan malah bersilang pendapat seperti yang terjadi sekarang ini. Jika para menteri hanya bersilang pendapat di ruang publik yng kemudian tidak memiliki dampak yang baik dalam kaitan kinerja kabinet justru akan menimbulkan isu baru tentang pemerintahan Jokowi-Jk.
Salah satu kasus silang pendapat antara anggota kabinet adalah polemik tentang pembangunan fasilitas gas alam cair atau LNG di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Silang pendapat terjadi antara Kemenko Maritim dan Kementrian ESDM masih bergulir hingga saat ini. Kemenko Maritim menyatakan pembangunan LNG di darat (onshore) akan lebih irit, sedangkan Kementrian ESDM menyatakan bahwa pembangunan LNG akan lebih ekonomis apabila dibangun di laut (offshore). Perbedaan ini yang mengakibatkan masing –masing pihak memiliki argumen dan perhitungan masing-masing mengenai pembangunan fasilitas LNG. Hingga saat ini pemerintah masih belum bisa memutuskan apakah pembangunan LNG akan dibangun di laut atau di darat. Dibutuhkan kecepatan dan ketegasan pemerintah dalam menghentikan silang pendapat yang terjadi. Selain itu ketegasan Jokowi juga diperlukan segera dalam mengambil keputusan atas rencana-rencana yang telah ada agar persilangan pendapat segera berakhir karena sudah ada keputusan.
Perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat lumrah dan wajar. Perbedaan pendapat pun sebenernya sangat diperbolehkan, karena melatih semua setiap dari pihak atau orang yang terlibat memberanikan diri untuk menyatakan pendapat mereka. Tetapi, perbedaan pendapat juga harus sesuai dengan etika dan norma yang ada. Sayangnya, jika hal ini terjadi di tingkat menteri, sangatlah tidak etis di mata masyarakat. Perbedaan pendapat yang terjadi juga kelihatan kekanakan, karena membahas atau mengungkit masalah personal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan, jangan berseteru di media sosial karena akan menjadi cibiran hangat masyarakat.
Menurut saya, apa yang dilakukan pak Jokowi dengan memanggil menteri-menteri yang berseteru sudah benar. Dengan ini, saya berharap mereka bisa saling terbuka, jujur, dan menyelesaikan masalah secara profesional dan bijak. Dan berusaha untuk menghindari kesalahan yang sama jika masih menjabat.
Sumber : Koran Kompas. Edisi Rabu, 2 Maret 2016
