Kesejahteraan Pekerja, Butuh Kemauan Pemerintah dan Pengusaha

Selain itu, tujuannya adalah seseorang yang bekerja bukan sekedar untuk bertahan hidup atau cukup makan dan minum, melainkan bisa mencapai kelayakan hidup dan kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya. Itu idealnya.

Sayangnya, yang sering terjadi adalah para pekerja tersebut harus menerima keadaan karena membutuhkan nasi dan pakaian untuk bertahan hidup. Akibatnya, menjadikan mereka tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Secara langsung, mereka telah menjadi korban ketidakadilan para pengusaha (konglomerat) hitam yang sekaligus sebagai penindas sesama manusia dan pencipta langgengnya kemiskinan. Para pekerja (laki-laki dan perempuan) harus menderita karena bekerja selama 12 jam per hari (bahkan lebih), walau upahnya tak memadai.

Kondisi buruk yang mereka alami tersebut juga membuat dirinya semakin terpuruk di tengah lingkungan sosial kemajuan di sekitarnya (terutama para buruh migran pada wilayah metropolitan). Sistem kerja yang hanya mengutamakan keuntungan majikan, telah memaksa pekerja bekerja demikian keras. Sehingga cara hidup dam kehidupan yang standar, wajar dan normal, yang seharusnya dialami oleh para buruh, tidak lagi dinikmati oleh mereka.

Oleh sebab itu (semenjak Negeri ini ada) pemerintah telah melakukan banyak regulasi dalam rangka menaikan kesejahteraan serta adanya keterpihkan ke/pada pekerja. Berulangkali, di Negeri ini, ada upaya agar pekerja menikmati 'hasil lebih' dari jerih payahnya, namun selalu terbentur dengan kepentingan pengusaha atau pemberi pekerjaan. 

Memang, pada bidang-bidang tertentu, para pekerja betul-betul dimanjakan dengan berbagai fasilitas; tapi lebih banyak pekerja, terutaman mereka yang bekerja sebagai buruh kasar dan dengan pendidikan yang tidak memadai, di Indonesia yang tidak menikmati seperti itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, agar mencapai tingkat kesejahteraan pekerja atau orang Indonesia yang bekerja, tentu harus ada kemauan politik/isi, pemerintah, dan pengusaha; kemauan untuk memperbaiki atau menata ulang segala bentuk regulasi yang menghambat peninkatan kesejahteraan pekerja di Indoneia. 

Tanpa itu, sebaik apa pun peraturan dan perundang-undang yang ada, akan merupakan usaha yang menjaring angin atau sia-sia.

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini