Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi. Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta menjadi tempat warga dari berbagai wilayah mengadu nasib. Termasuk kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan lainnya. Secara tidak langsung, warga dari luar Jakarta ikut berkontribusi terhadap pemasukan daerah DKI Jakarta."
Ternyata, bukan saja Gubernur DKI Jakarta menolak permintaan dari Kodya Bekasi; tapi sejumlah anggota DPRD DKI menilai permintaan sebesar Rp 2,09 T tersebut berlebihan; dan ada baiknya, tidak dipenuhi oleh DKI Jakarta. Jadinya, Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, kali ini, sepakat bahwa "Persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. Â Bukan yang menjadi kewajiban kita pula."
Reaksi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun tak kalah sengit; ia mengancam akan menghentikan semua kerja sama Pemkot Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Jika terjadi, maka, saya tidak bisa membayangkan, ribuan ton sampah dari DKI Jakarta (akan) dibuang ke mana; dan bakalan terjadi penumpukan sampah di DKI Jakarta.
Wah.
Agaknya, saling silang antara Wali Kota Bekasi dan Gubernur DKI Jakarta tersebut, jika tidak cepat terselesaikan, maka akan berdampak  buruk bagi Ibu Kota. Utamanya mengenai sampah; Jakarta akan mengalami krisis lingkungan dan kebersiahan yang hebat. Juga, pada jam-jam sibuk, akses masuk-keluar Jakarta - Bekasi, akan semakin padat merayap dan macet, dan lain sebagainya.
Jadi, untuk Walikota Bekasi, pasti tidak tega Jakarta menjadi  'Metropolitan plus Sampah;' sabar aja pak. Sebab, info yang saya dapat, Jika tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2019, hibah itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD 2020.
Opa Jappy | Tinggal di Jakarta
