Secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politiknya semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir. Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteratuaran dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.
Dengan demikian, politik adalah kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu), [Sumber Klik].
Supremasi Hukum
Rumusan sederhana yang dapat diberikan mengenai supremasi hukum adalah sebuah pengakuan dan penghormatan penuh terhadap superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game)Â dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur, [Sumber Klik].
Di dalamnya, termasuk pengambilan keputusan (di ruang) peradilan yang adil, sesuai undang-undang, dan tanpa terpengaruh pengaruh apa pun, termasuk interensi dari dan luar Pengadilan. Dan itu, harus terjadi pada semua tingkat pengadilan; misalnya Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.
Sisi lain dari Supremasi Hukum adalah Perlindungan Hukum; keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sebab, adanya Supremasi Hukum akan melahirkan masyarakat yang terlindungi, aman, mampun mengekrespresikan diri dengan bebas dan takut; masyarakat terlindungi dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran undang-undang atau orang yang berbuat jahat.
Dengan itu, Perlindungan Hukum bisa bermakna situasi dan kondirsi real karena adanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Supremasi Tekanan Massa
Rangkaian kata-kata di atas, mungkin bukan hal baru dan anda pahami betul maknanya. Secara sosial politik, supremasi tekanan massa; sejak lama, atau ketika masyarakat masih barbar, tak teratur, dan belum tertata dalam frame perundang-undang dan hukum. Giat dan kegiatan 'tekanan massa' sudah atau terjadi, biasanya dilakukan sebagai alat penekan, agar pengambil keputusan memenuhi permintaan kelompok massa. Â
Pada perkembangan kekinian, Supremasi Tekankan Massa  bisa juga bermakna (kelompok atau pun orang-per orang yang) menggunakan gerakan kumpulan (yang berawal dari pengumpulan) atau kelompok massa untuk (sebagai) alat penekan terhadap (pengambilan) keputusan pada institusi tertentu; institusi tersebut misalnya, aparat keamanan, lembaga peradilan, pemerintah pusat maupun daerah, dan lain sebagainya. Tekanan tersebut dilakukan agar, pengambilan keputusan sesuai keinginan dan harapan kelompok penekan.
## Â
Berdasakan hal-hal di atas, diakui atau tidak, beberapa tahun terakhir, di Indonesia, telah terjadi 'politik supresmasi tekanan massa;' yang di dalamnya terjadi pengarahan massa (satu dua kali maupun bergelombang) sebagai alat penekan terhadap pengambilan keputusan politik dan peradilan.
Dan, umumnya pengerahan massa tersebut dilakukan (dikumpulkan) berdasar kesamaan profesi, idiologi, agama, etnis, atau pun suku dan sub-suku.
Ambil contoh; terjadi sejumlah pergerakan massa (bahasa resmi aksi demonstrasi) buruh (yang ini, hampir tidak pernah berhasil) untuk menaikkan upah; aksi menurunkan ikon-ikon keagamaan dan menutup tempat ibadah (terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia); dan yang paling getar membahana adalah aksi untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok; dan teranyar adalah 'pendampingan terhadap Amin Rais ketika ia diperiksa Polda Metro Jaya.
Dengan demikian, giat, kegiatan, gerak dan gerakan yang dikategorikan sebagai tekanan massa tersebut, sebetulnya bentuk lain atau varian dari Gerakan Politik atau untuk mencapai tujuan politik tertentu, termasuk 'menenggelamkan supremasi hukum.'
Sebab, Politik Supremasi Tekanan Massa sebetulnya bertujuan agar institusi atau lembaga Politik dan Hukum, menerjang, melawan, dan meniadakan perundang-undang yang berlaku (di/dalam Negara), kemudian mengikuti keinginan kelompok penekan.
Dan jika terjadi, maka Politik Supremasi Tekanan Massa (akan) menghasilkan anomali hukum, pengambilan keputusan politik dan hukum, bahkan kerusuhan dan perpecahan masyarakat. Dampak lainnya adalah terjadi luka-luka bathin yang tak tersembuhkan, serta berujung pada kebencian dan dedam politik.
Lebih daripada itu, Politik Supremasi Tekanan Massa, jika terus menerus terjadi, juga menghasil sikon masyarakat yang terkoyak-koyak, perpecahan sosial, bahkan melebarnya gap akibat sentimen SARA.
Lalu, apa yang seharusnya anda dan saya lakukan?
Jawabannya, cuma ada satu kalimat yaitu "Membangkitkan Kesadaran Berbangsa serta Bernegara Sesuai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Persatuan - Kesatuan dalam Bingkai NKRI."
Opa Jappy | Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi - IHI MJ
