Serangan Teroris, di Indonesia, beberapa hari terakhir, ternyata berdampak pada berbagai elemen hidup dan kehidupan rakyat Indonesia. Bahkan, pada bidang tertentu, misalnya perhotelan mengalami penurunan tingkat okupasi hingga 30 % pada pekan lalu; serta, adanya travel advice dari beberapa Negara. Selain itu, pada ranah politik dalam negeri, terjadi silang pendapat tentang pencegahan teror dan terorisme. Dan ternyata, ini cukup aneh dan memalukan, ada sejumlah oknum politisi serta pegiat HAM yang 'membela dan berpihak' pada para teroris tersebut.
Menghadapi semuanya itu, pemerintah, dhi. Aparat Keamanan RI, bergerak cepat, sehingga dalam kurum waktu singkat, sejumlah teroris ditangkap serta ditembak mati. Juga, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Terorisme di Indonesia, pemerintah berencana mengeluarkan landasan hukum yang kuat sehingga satuan-satuan Anti Teror di TNI bisa ikut bersama Polri melenyapkan teroris dari seluruh wilayah hukum RI. Semuanya itu, dengan harapan, menciptakan rasa aman dan Indonesia bebas teroris.
Oleh sebab itu, Selasa, 22 Mei 2018, kemarin, di Kantor Presiden, dilakukan Rapat Terbatas dalam rangka upaya-upaya strategis, tepat, cepat Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Rapat Terbatas tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Suhardi Alius. Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal penting, (sebagaimana dilansir oleh berbagai media dan disebar oleh Sekretariat Kabinet), yaitu
"Terorisme adalah kejahatan yang luar biasa terhadap negara, terhadap bangsa, dan juga terhadap kemanusiaan. Hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama.
Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, maka terorisme juga harus dihadapi, dilawan, diperangi juga dengan cara-cara yang juga luar biasa.Â
Selama ini fokus perhatian semua pihak lebih banyak pada pendekatan hard power, dengan lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan, dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya.
Namun meskipun sangat diperlukan, pendekatan hard power itu belum cukup, sudah saatnya pendekatan hard power itu diseimbangkan dengan pendekatan soft power. Pendekatan hard power yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan sangat diperlukan, tetapi belum cukup untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.
Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power. Pendekatan soft power yang dilakukan, bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme. Karena, ideologi terorisme telah masuk ke sekolah-sekolah.
Langkah preventif ini menjadi penting melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya, di Sidoarjo yang mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, menjadi wake up call betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme.
Untuk itu, pendekatan hard power dan soft power ini dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif lagi."
