Jenderal Tito Diserang dengan Video Editan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal. Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini. Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.

CNN

Menanggapi video tersebut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, menyatakan bahwa, "Kejadian yang direkam pada video tersebut terjadi pada 2016. Waktu itu, Polri menandatangani nota kesepahaman bersama NU. Saya waktu itu masih Kadiv Hukum, bahkan di gambar yang viral itu ada gambar saya di situ. Di kantor Pengurus Besar NU kalau nggak salah. Itu sudah dipotong-potong jadi kalimat tidak utuh. Bagaimana kalimat tidak utuh berarti pesan tidak utuh juga, tidak sampai."

Jelas dan terang benderang; pidato atau pun paparan Kapolri di PBNU, telah diedit, diperpendek, disingkat sehingga menjadi penggalan yang maknanya berubah atau menjadi lain [Note: Kira-kira cara kerja dan tujuannya sama dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu].

Tentu saja, orang yang lalukan hal tersebut, ikuti 'ala Buni Yan,' bertujuaan agar terjadi semacam protes dan demo bergelombang dalan rangka 'menjatuhkan' Jenderah Tito dari Jabatan Kapolri.  Hal itu, bukan tanpa alasan, karena Jenderal Tito selalu dituding dan dituduhnya sebagai 'orangnya Jokowi,' dan pada era dia, sejumlah ormas radikal dan intoleran mati kutu serta ruang geraknya sempit.

Oleh sebab itu, untuk mencegah kemungkinan yang tak diinginkan, maka ada baiknya Pihak Polri mempublikasikan 'Pidato Asli yang Lengkap' dan manuskripnya. Hal tersebut sebagai kontra terhadap video 'ala Buni Yani' pada masa lalu, yang menghebohkan. Selain itu, Polri perlu mengejar orang yang melakukan edit video dan menyebarkannya. Ia, yang edit dan sebarkan, siapa pun dia dan otak di belakangnya, pasti dengan sengaja merancang dan melakukannya dengan tujuan jahat; bukan saja fitnah namun juga bertujuan agar terjadi ketidakstabilan negara. 

Sementara itu, tanggapan publik terhadap video editan tersebut bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Tito tak tahu sejarah; ada juga yang langsung menghubungkan dengan politik dan berkata 'menanti komentar Jokowi." Kelompok tak suka Jokowi dan Tito pun bersuara lantang di Medsos, sambil membangun benci dan kebencian terhadap Jenderal Tito. Mereka, para tokoh dan komentator tersebut, tak belajar dari kasus Buni Yani, namun langsung memberikan pernyataan yang bersifat 'keruhkan suasana.' 

Berbeda dengan komentar miringtersebut, teman saya,  Kisman Latumakulita mengirim pesan melalui pesan WA bahwa, "Di tengah-tengah kita masih ada kelompok orang atau organisasi yang ingin merontohkan bangsa Indonesia atau membubarkan NKRI adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri atau dianggap sesuatu yang tidak ada.