Keamanan maritim sangat penting untuk mendukung Ekonomi Biru (Blue Economy). Interseksi dan interaksi antara kedua kepentingan yakni Ekonomi Biru dan jaminan keamanan di laut, praktis akan dapat menciptakan potensi ekonomi yang besar bagi suatu bangsa, dan bahkan bagi kepentingan ekonomi global.
Dalam mengelaborasi dua isu penting ini, tentunya terdapat dua pertanyaan utama, yakni: pertama, bagaimana mengembangkan kebijakan keamanan maritim yang komprehensif dan efektif?; kedua, bagaimana memahami interseksi dan interdependensi kedua variabel tersebut dalam menopang pembangunan nasional?
Quo Vadis Kebijakan Keamanan Maritim
Beberapa tahun terakhir, masalah keamanan maritim telah menjadi perhatian utama pada agenda maritim internasional. Salah satu masalah dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan kebijakan keamanan tanpa membahayakan efisiensi dan efektivitas organisasi, atau untuk mengelola keamanan secara efektif.
Contoh konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah senantiasa berupaya untuk dapat memfasilitasi kelancaran arus material, sekaligus meningkatkan keamanan rantai pasokan pada saat yang bersamaan dalam konteks perdagangan internasional.
Selain itu, adanya tuntutan terhadap pemerintah agar mampu mengelola sumber daya maritim nasional, khususnya sektor perikanan dalam mendukung perekonomian negara yang mana harus terbebas dari tindakan illegal, unreported, unregulated fishing (IUU), serta terbebasnya area laut dari ancaman pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
Kini, Indonesia telah mengkonseptualisasikan kembali identitasnya sebagai negara maritim yang mata pencahariannya banyak berasal dan bergantung pada laut, dengan dikembangkannya gagasan konsep Poros Maritim Dunia (Global Maritime Fulcrum) yang merupakan kebijakan menonjol dibawah Presiden Joko Widodo.
Meskipun kebijakan maritim ini banyak dipertanyakan cakupan dan efektifitasnya karena sifatnya lebih politis dan terkendala pada aspek anggaran atau terbatasnya kemampuan keuangan negara, namun setidaknya kebijakan ini telah menorehkan sejarah pembangunan dalam mengembalikan kejayaan maritim Indonesia pasca kemerdekaan 1945.
Dinamika Ancaman Maritim
Dalam kajian prakarsa strategis dan riset tentang "Tata Kelola Kemaritiman Indonesia" yang dipublikasikan oleh BRORIVAI Center 2017, telah mengidentifikasi berbagai ancaman dan wilayah prioritas bagi Indonesia dalam domain keamanan maritim.
Hal ini merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penilaian menyeluruh atas persyaratan dan kesenjangan kapabilitas yang dihadapi pemerintah saat ini.
