Indonesia Harus Optimalkan Perannya sebagai Anggota DK-PBB

Indonesia mengalahkan Maladewa yang sama-sama  wilayah Asia-Pasifik yang memperebutkan kursi di Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari mendatang. Dalam voting pada Majelis Umum PBB, Indonesia didukung 144 suara dari total 190 suara. Sedangkan Maladewa hanya didukung hanya 46 suara. Indonesia akan bergabung dengan badan paling berpengaruh di PBB itu bersama-sama dengan Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika, untuk periode tahun 2019-2020.

Kembalinya Indonesia bergabung dalam DK-PBB merupakan keempat kalinya menjadi anggota DK tidak tetap dalam badan perdamaian dunia ini. Indonesia sebelumnya tercatat pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni periode tahun 1974-1975, tahun 1995-1996 dan tahun 2007-2008.  

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia pernah memainkan peran sebagai suara penengah dan sebagai jembatan dan pembentuk konsensus di antara para anggota DK-PBB dan lebih luas di antara negara anggota PBB. Pada periode pertama hingga ketiga, Indonesia fokus memperjuangkan isu perdamaian Timur Tengah.

Untuk periode keempat ini, Indonesia tentunya akan dihadapkan berbagai tantangan keamanan baru khususnya isu konflik Israel-Palestina - pemindahan ibu kota ke Yerusalem, selain isu-isu terorisme global dan gerakan fundamentalisme di sejumlah negara, termasuk isu nuklir Korea Utara yang hingga hari ini masih menjadi perhatian dunia.

Pentingnya Indonesia masuk sebagai anggota tidak tetap DK-PBB bukan hanya sekedar "keren dan prestisius" atau terkesan prominent dan terunggul diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan di Asia Pasifik, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia meyakinkan dunia dalam menjawab tantangan dan ancaman global di era cyber-digital dan disruptif ini.

Di era pesatnya teknologi informasi ini disadari bahwa faktor determinan dan duplikator baru dalam konflik terkait agama, etnis dan perebutan wilayah teritorial, serta menguatnya penyebaran paham ideologis-ekstrim yang dapat menyulut emosi solidaritas menuju perang global terus segera dicegah karena nampaknya akan terus bermunculan secara sporadis dan bersifat asimetris.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara muslim terbesar di dunia (87% penduduk muslim), menunjukkan Indonesia sebagai negara yang hakikatnya mempunyai peran maha penting dan memiliki tanggung jawab yang berat dalam mengatasi isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional, terlebih lagi harus ikut serta menjadi penentu utama dalam mendorong stabilitas dan keamanan regional dan internasional.  

Beban ini tentu tidaklah mudah, butuh kerja keras dan keseriusan, serta harus dibuktikan dengan kinerja diplomasi dan pemberdayaan rekayasa teknologi yang lebih canggih, mengingat semakin kuatnya people to people contact yang tidak lagi mengenal tapal batas negara.

Bagaimana Wacana Isu Reformasi DK-PBB?

Saat ini seringkali muncul pandangan bahwa PBB sebagai badan dunia dalam usianya yang ke-72 tidak lagi efektif terutama dalam menangani konflik-konflik internasional maupun situasi perang yang mengancam perdamaian global.  

Ketidakmampuan PBB khusus DK ini terlihat dalam upaya penyelasaian konflik dan perang yang masih berkecamuk di Timur Tengah hari ini, yang hitungannya sangat tergantung pada akomodasi kemauan politik tertentu - dari negara-negara anggota tetap DK-PBB. Sebagai contoh, dari kegagalan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, belum memberi makna resolusi yang terbaik menuju terciptanya peta jalan damai.