[caption id="attachment_269543" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]
“Sudah pasti haram hukumnya”.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pemimpin Redaksi (Pemred) Metro TV Putra Nababan mengenai wartawan amplop. Menurutnya, seorang wartawan tidak boleh menerima amplop. Sebab, uang yang ada di dalam amplop sudah pasti haram atau “uang haram”.
Istilah wartawan amplop memang sudah lama muncul. Istilah ini buat menggambarkan sosok jurnalis yang datang ke sebuah undangan, meliput acara, dan kemudian mendapatkan amplop berisi uang. Baik itu acara yang dilakukan pihak swasta, instansi-instansi milik pemerintah, maupun acara yang “abal-abal”. Pengundang menyiapkan amplop berisi duit, begitu selesai acara amplop itu diberikan ke wartawan. Bahkan ada yang diberikan di awal. Begitu menandatangani buku tamu, wartawan mendapatkan goody bag plus map berisi pers rilis dimana terselip amplop.
“Dulu waktu gue jadi wartawan, ada oknum wartawan yang menganggap itu (mengambil amplop) hal biasa,” ujar Chaca (bukan nama sebenarnya). “Mereka nggak malu loh ambil amplop itu di depan mata gue”.
Berapa uang yang ada di amplop? Nilainya bervariasi, tetapi saat ini rata-rata untuk wartawan cetak, duit yang dikeluarkan senilai Rp 350 ribu sampai Rp 500 ribu. Lalu amplop yang diberikan ke wartawan online senilai Rp 500 ribu. Yang paling besar jelas wartawan media elektronik alias televisi, yakni senilai Rp 650 ribu. Harga segitu tidak termasuk copy tayang. Maksudnya copy tayang adalah bukti kalo acara yang sudah diliput wartawan sudah tayang di stasiun televisi bersangkutan. Kalo ingin terima copy tayang, biasanya panitia kudu mengeluarkan kocek senilai Rp 500 ribu per satu program televisi.
Chaca mengatakan, tidak semua Departemen milik pemerintah menyiapkan amplop saat mengundang para wartawan. Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan (Depkeu), misalnya. Dua lembaga ini menurut Chaca bebas amplop alias tidak memberikan amplop berisi uang kepada wartawan. Selebihnya, mayoritas instansi pemerintah biasanya memberikan amplop kepada wartawan.
Makin asyik aja kalo hubungan wartawan dengan instansi terjalin baik. Kenapa? Biasanya tiap menjelang puasa atau Idul Fitri, instansi tersebut mengirimkan gratifikasi, yakni bagi-bagi parcel. Teman saya, sebut saja KM, sempat mendapatkan banyak parcel pas lebaran. Parcel-parcel tersebut dikirim ke kantor.
“Parcel itu dibuka dan dibagikan ke teman-teman di kantor,” kata KM, yang sempat keluar-masuk sejumlah media ini.
Di dunia wartawan, lanjut KM, ada istilah “gajian bulanan”. Tentu, wartawan punya gaji bulanan yang diterima dari kantor, tetapi “gajian bulanan” yang dimaksud di sini adalah duit yang diberikan oleh sejumlah instansi pemerintah, di luar gaji pokok wartawan. Ada jatah duit buat wartawan yang diberikan tiap bulan.
Chaca, yang juga sempat menjadi wartawan Istana (baca: wartawan yang bertugas di Istana Presiden) ini, membocorkan soal wartawan amplop ini. Ternyata ada juga bagi-bagi amplop ke wartawan Istana, lho. Biasanya amplop ini diberikan, ketika para wartawan ikut perjalanan dinas Presiden. Chaca masih ingat, ada seorang fotographer yang “gemar” membagi-bagikan amplop pada wartawan. Tentu saya tidak akan menyebutkan nama, karena tidak etis, yang pasti ini fakta.
“Pada saat menjelang puasa atau Idul Fitri, pihak istana membagi-bagikan parcel, dimana di dalam parcel itu ada amplop berisi uang,” ungkap Chaca.
Selain di lingkungan Istana, wartawan Istana ini juga sempat mendapatkan amplop di atas pesawat kepresidenan. Chaca belum lupa, ketika bertugas menjadi wartawan Istana dan seringkali ikut Presiden melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, para wartawan dibagikan amplop. Nilai uang per amplop bisa mencapai U$ 1.000. Sungguh menyenangkan bukan? Sudah diajak jalan-jalan ke luar negeri gratis, akomodasi sudah ditanggung pihak pengundang, wartawan masih tetap diberikan amplop.
“Saat ini (wartawan amplop) sudah seperti budaya,” ujar KM.
“Tapi gue nggak bisa menyimpulkan budaya ini mereka yang mulai,” balas Chaca.
Namun, siapapun yang memulai, kata KM, masalah amplop ini memang sudah mendarah daging, turun temurun. Namun, semua tergantung dari metal wartawan-nya juga. Sebab, tidak semua wartawan mau terima amplop. Tetapi tidak semua media cetak besar maupuan stasiun televisi swasta nasional menolak kalo dikasih amplop. Ada juga wartawan media besar dan terkenal yang juga menerima amplop.
“Bahkan ada yang terang-terangan minta amplop,” ujar KM lagi.
Sehabis meliput acara, wartawan langsung minta amplop. Kalo belum dikasih oleh panitia, wartawan ini tetap menunggu sampai dapat amplop. Bagi wartawan yang sudah bermental kayak begitu, amplop tidak sama dengan “uang haram”, tetapi merupakan uang transport. Selain itu, mereka juga sadar, bahwa panitia yang mengundang butuh publikasi. Tentu tak ada publikasi gratis di media. Inilah yang menjadikan wartawan dan pengundang win-win alias saling menguntungkan satu sama lain.
“Tapi ada juga kok wartawan yang menolak menerima amplop. Namun sebagai gantinya, wartawan diberikan goody bag seharga uang di amplop,” papar KM.
Ketika masih menjadi Reporter salah satu stasiun televisi swasta, Chaca mengaku belum pernah menerima atau meminta amplop. Banyak wartawan yang beralasan, karena gaji kurang, jadi terpaksa menerima amplop. Padahal, besar-kecil gaji itu relatif. Kalo pun gaji kurang, aku Chaca, seorang wartawan harus profesional dan punya harga diri. Tidak akan pernah mau terima amplop.
“Haram itu amplop di stasiun tv gue,” papar Chaca. “Nggak mungkin kaya ngandalin dari amplop. Kalo mau kaya, ya nggak usah jadi wartawan”.
Ingat Chaca, di stasiun televisinya pernah ada beberapa wartawan yang kena Surat Peringatan (SP) gara-gara terima amplop. Mereka ketahuan terima amplop lantaran pihak panitia yang menggundang, mengadu ke redaksi stasiun televisi bersangkutan. Panitia merasa dirugikan, sudah mengundang, ngasih amplop, tetapi hasil liputan kru televisi ini tidak ditayangkan atau diberitakan.
“Panitianya pasti sebel, lah, wong dijanjikan tayang. Harusnya semua yang ngasih amplop ngadu biar wartawan amplop pada kapok,” kata Chaca yang selama di stasiun televisi tempat kerjanya ogah terima amplop, karena masalah harga diri. Menurutnya, wartawan yang terima amplop, ibarat harga dirinya telah digadaikan.
Belakangan, agar tidak terlalu terlihat menerima amplop, sejumlah wartawan melakukan transaksi lewat “jalan belakang”, yakni via transfer bank. Maksudnya, si pengundang diminta mentransfer sejumlah uang ke wartawan. Biasanya wartawan dari koran nasional besar yang menolak terima amplop di lokasi. Saya belum pernah dengar istilah wartawan jenis ini. Tapi saya iseng menyebutnya: “wartawan transferan”. Ini modus dianggap “aman”, meski sesungguhnya si “wartawan transferan” ini tetap dikategorikan menerima duit.
Ada lagi yang lebih “canggih”. Cerita Chaca, ketika ia masih fresh jadi wartawan dan turun ke lapangan, instansi pemerintah kongkalikong dengan senior Chaca. Instansi ini tidak memberikan amplop ke wartawan junior kayak Chaca, tetapi diberikan ke wartawan senior. Istilahnya main belakang.
“Sebagai junior, gue dan camper kan polos. Nggak mau terima amplop. Asumsi gue, jatah (amplop) gue masih ada di instansi tersebut. Nah, si senior yang kayak raja itu, ketemuan deh dengan perwakilan instansi di luar,” ungkap Chaca. Di luar, perwakilan instansi dan wartawan senior bertemu. Ngapain lagi kalo bukan memberikan jatah amplop ke wartawan senior tersebut. “Amit-amit, jangan sampe terima ampop, deh!”
Memang tak banyak orang idealis kayak Chaca. Tidak mau terima amplop, meski duit di dalam amplop itu gede. Wartawan profesional juga tidak berprilaku “menyimpang”, yakni menunggu amplop begitu selesai meliput. Biasanya wartawan yang ogah menerima amplop adalah wartawan yang punya passion, bukan matrialistis.
“Gue percaya, passion itu nomer satu. Amplop itu bukan hak gue. Gue kerja pun bukan buat cari duit, kok. Passion aja. Duit itu bakal ngikutin kita, deh,” kata Chaca. “Gue juga beruntung dididik dengan bagus di stasiun tv gue”.
Salam amplop!
