Mohon tunggu...
Okto Klau
Okto Klau Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis lepas

Menulis adalah mengabadikan pikiran

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Benang Kusut yang Masih Harus Diurai Pemerintah dengan Hapus Tenaga Honorer 2023

24 Januari 2022   09:52 Diperbarui: 24 Januari 2022   19:05 1064
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jombang, Rabu (3/10/2018) pagi. (KOMPAS.com/Moh. Syafi'i)

Bahkan bisa jadi semakin banyak orang kita terutama mereka yang eks tenaga honorer ini akan mencari sesuap nasi di Malaysia, Brunai, Hongkong, Arab Saudi, dan negara-negara lain yang menyediakan bagi mereka lapangan pekerjaan yang tiada habisnya.

Kita harus menggali akar masalah dari semua ini. Tengok saja out put dari perguruan-perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi kita mencetak begitu banyak sarjana yang sebagian dari mereka tidak dipersiapkan untuk mandiri dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri mereka.

Sementara itu, mental untuk menjadi PNS masih sangat kental dan mendarah daging. 

Barangkali di kota-kota besar dan maju, mental menjadi PNS sudah berkurang karena ada begitu banyak alternatif pekerjaan. Akan tetapi di daerah-daerah yang kurang sekali lapangan pekerjaan, PNS masih merupakan primadona.

Namun setiap tahun formasi yang disediakan daerah untuk kuota PNS sedikit, sedangkan pelamar berlipat-lipat ganda. Mereka itu adalah out put dari perguruan-perguruan tinggi yang setiap tahun mencetak ribuan sarjana.

Bagi mereka yang telah sukses dan derajatnya telah berada di level atas maupun menengah, akan mengatakan orang harus kreatif agar bisa bersaing dan bertahan hidup.

Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi mereka yang berada di kelas-kelas bawah yang jangankan modal, koneksi saja mereka tidak punya. Dan kita bisa menghitung, berapa persen orang-orang high class yang ada di Indonesia dan berapa persen orang-orang kelas menengah kita.

Mayoritas masyarakat kita ada di batas garis kemiskinan kalau kita tidak mau lebih ekstrim lagi mengatakan di bawah garis kemiskinan. Ini realita.

Benang kusut ini mau tidak mau harus diurai. Bila pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka persoalan menahun lain yaitu soal TKI/TKW akan semakin menjadi-jadi beberapa tahun ke depan.

Solusi sederhana bagi pemerintah, barangkali pemerintah membuat pelatihan dengan fokus pada sklill dan ketrampilan hidup kepada tenaga-tenaga honorer ini agar mereka mampu menciptakan peluang usaha bagi diri mereka sendiri di mana mereka adalah pekerja sekaligus bosnya.

Dukungan seperti ini, tidak saja menghindarkan masalah pengangguran tetapi juga bisa mengangkat derajat dan martabat mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun