Reformasi Dikorupsi

Menjelang akhir bulan September di musim kemarau yang kian gersang, di Republik yang sedang kehilangan arah mahasiswa dan berbagai aliansi masyarakat turun ke jalan bersama-sama untuk menolak beberapa Rancangan Undang-undang yang dianggap akan menyusahkan masyarakat dan menguntungkan para penguasa termasuk para narapidana koruptor.

Tanggal 23 September menjadi awal perjuangan mereka di jalan, mendatangkan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Mereka adalah orang-orang yang paling menentukan dalam pengesahan berbagai Undang-Undang bermasalah tersebut.

Wakil rakyat yang diharapkan menjadi pembela rakyat di parlemen, menentang penguasa jika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang keliru dan merugikan rakyat kini seolah mereka melupakan fungsi-fungsinya dan janjinya di masa kampanye kepada masyarakat. Wakil rakyat yang berubah menjadi penjahat.

Hari-hari belakangan cuaca cukup panas di sebagian wilayah Jabodetabek. Terutama di Jakarta. Hujan sudah lama tak turun di Ibu Kota. Gelisah dan gerah kian menjadikan amarah semakin meningkat. 

Presiden yang entah kenapa hanya sekedar memerintahkan jajarannya tanpa memberikan keputusan tegas yang jelas-jelas merugikan rakyatnya yang sebagian besar adalah pemilihnya (baik di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019). 

Mungkin kita lupa dan jangan berharap banyak, Presiden tak akan bisa berbuat banyak untuk pemilihnya dan berbuat banyak untuk menciptakan keadilan, karena di sekitar kekuasaannya saja banyak orang-orang yang tak pernah berpihak kepada keadilan dan rakyat.

Cuaca panas, kondisi sosial semakin memanas, tak ada rakyat yang ingin kembali ke masa Orde Baru dengan segala undang-undang yang akan disahkan oleh DPR dan juga Pemerintah.

Presiden dan Wakil Rakyat Siapa?

Joko Widodo dan para wakil rakyat yang sekarang duduk di gedung DPR merupakan pilihan rakyat yang pada masa kampanye dengan janji-janji manisnya mencoba merayu masyarakat agar memilihnya. Imbalannya adalah kesejahteraan dan keadilan yang akan dirasakan masyarakat dikemudian hari.

Melalui sistem Demokrasi, Presiden dan Wakil Presiden, juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh masyarakat. Rakyat secara periodik, dalam pemilihan umum yang bebas dan kompetitif, diberi kesempatan untuk mengekspresikan persetujuan atau tidak persetujuan yang menentukan pergantian elit kekuasaan oleh pihak yang menang.