Pada Pilpres 2014 lalu hasil quick count menyatakan kemenangan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selisih antara hasil quick count dengan real count yang dilakukan oleh KPU tak ada yang melebihi 1% suara. Data terakhir yang dapat dibandingkan adalah hasil quick count dengan real count pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey menyatakan kemenangan kepada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan selisih tak melebihi 1% dari penghitungan real count yang dilakukan oleh KPU.
Lantas apakah yang disebut dengan quick count? Merujuk pada jurnal "Pengumpulan Data Dengan Quick Count dan Exit Poll", oleh Kismiantini, quick count adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Quick count merupakan prediksi hasil Pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil quick count ini cukup tinggi karena prosesnya yang cepat. Kecepatan ini di dapat karena dalam quick count tidak menghitung semua TPS yang jumlahnya mencapai ratusan ribu TPS, namun cukup dengan sebagian kecil TPS sebagai sampel. Merujuk pada "Aplikasi Real Quick Count untuk Perhitungan Cepat Pemilukada Dengan Menggunakan Konseptual Comprehensive Paralel Vote Tabulation", oleh Budi Indri Wagearto, jika penarikan sampel dilakukan dengan benar dan prosedur pencatatan dilakukan dengan baik, hasil quick count akan sama dengan hasil penghitungan suara di seluruh TPS meski hanya memakai sebagian kecil TPS sebagai sampel.
Menurut M. Sumargo dikutip dari "Pengumpulan Data Dengan Quick Count dan Exit Poll", ditulis oleh Kismiantini, keberhasilan hasil pelaksanaan quick count ditentukan beberapa faktor diantaranya adalah; 1) Syarat. Yaitu adanya akses ke TPS, kredibilitas dan independensi, jaringan di akar rumput dan dukungan komunikasi data; 2) Pelatihan. Seluruh elemen yang terlibat kegiatan ini diberikan pelatihan; 3) Quality control.Â
Yaitu (i) kepada relawan diminta untuk melakukan validasi hasil pencatatan perolehan suara, (II) validasi dilakukan dengan meminta tanda tangan ketua pada TPS yang dipangau, (III) satu minggu sebelum hari Pemilu dilaksanakan dilakukan monitoring untuk memastikan apakah proses persiapan pemantauan berjalan sebagaimana seharusnya, (IV) memastikan apakah data yang diperoleh adalah benar dan valid dengan spotcheck, (v) daerah ataupun TPS yang dikunjungi untuk spotcheck dipilih secara acak.
Dengan demikian hasil dari quick count bukanlah merupakan hasil yang dibuat dengan begitu saja tanpa dilakukan dengan metode-metode yang telah diuji sebelumnya. Meski hanya mengambil data dari sebagian TPS namun penentuan pengambilan data dari TPS pun berdasarkan keakuratan data yang dibutuhkan. Sudah sejak tahun 2004 metode quick count telah dilakukan dan hasilnya tak jauh berbeda dengan hasil real count yang dilakukan oleh pihak KPU.
Kondisi yang saat ini terjadi adalah adanya pelemahan terhadap penyelenggara Pemilu dan juga terhadap lembaga survey yang pada nyatanya telah banyak menyumbangkan kontribusi terhadap perjalanan Demokrasi di negeri ini. Pihak-pihak yang tidak siap menerima kekalahan ada baiknya menahan diri dan memiliki jiwa seorang negarawan dengan tidak menyebarkan opini yang justru malah memperkeruh perkembangan bangsa kedepannya.
