Sementara menurut Napitulu (2020), secara presentase terdapat sekitar 42 persen perempuan bekerja di sektor perikanan. Walaupun dalam konteks kebijakan dan manajemen sering terlupakan.
Padahal, Â peranan mereka ini cukup besar. Selain menjamin pangan keluarga, gizi, tumbuh kembang anak, pendidikan
 juga ikut andil dalam proses produksi hingga pemasaran tangkap. Pekerjaan yang dilakukan menurut Nurlaili dan Muhartono (2017) diantaranya ; persiapan perbekalan melaut (ransum), membantu perbaikan jaring pasca melaut, memilah hasil tangkapan ikan, hingga memasarkan.
Dalam berbagai perjalanan riset nelayan pesisir, saya bahkan menemukan lebih dari itu. Perempuan bahkan turut ikut andil dalam memancing.Â
Dalam tahapan pasca penangkapan, mereka terlibat dalam proses distribusi hasil tangkap nelayan ke perusahaan-perusahaan, merekap keuangan, mendistribusikan operasional tangkap hingga pemberi modal.
Selain itu, dalam skala industri rumah tangga, perempuan pesisir mampu mengolah hasil tangkap menjadi lebih bernilai (value added). Mulai dari pembelian, pengangkutan, pengolahan,pengemasan hingga pemasaran.
Peranan ini dijalankan setiap hari atau selama ada proses produksi penangkapan yang terjadi. Walau pada kondisi kebijakan, mereka banyal dibaikan. Menurut KIARA mereka ini walau memiliki kontribusi yang sangat besar akan tetapi masih terabaikan dan belum memdapat hak politik. Selain itu juga masih minimnya proses perlindangan terhadap perempuan nelayan tetmaksud didalamnya pengalokasian anggatan khusus. (3)
Terlepas dari berbagai problem ketidakpedulian di atas, ada beberapa hal menurut saya, yang juga semestinya diperhatikan. Yakni, peningkatan skil, edukasi pengelolaan keuangan serta pembentukan kelembagaan.
Kondisi ini saya temukan dilapangan di mana mayoritas dari responden nelayan perempuan yang memiliki kontribusi pada tataniaga perikanan tidak terhimpun dalam sebuah kelembagaan. Sehingga, pada aktualisasinya, dilakukan secara sendiri-sendiri.Â
Lemahnya kelembagaan juga menyebabkan mereka tidak memiliki barganing position dalam praktek-praktek pemasaran. Sehingga dalam konteks kebijakan, akan terbaikan begitu saja.
*
