Mohon tunggu...
Sosbud Pilihan

Dibalik Megahnya Tiang Pancang Suramadu

5 Agustus 2016   11:56 Diperbarui: 5 Agustus 2016   12:07 970 3 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Dibalik Megahnya Tiang Pancang Suramadu
Sumber: sipil-konstruksi.blogspot.com

Tuntas sudah perdebatan, ketemu sudah kesepakatan. Bahwa kesepakatan itu ditemukan di level atas bukanlah soal. Meski selama ini di level bawah muncul keinginan, kehendak, urun rembug, protes atau apalagi namanya, dengan kesepakatan di level atas ini, bola sudah menggelinding, dan sangat mustahil untuk menghentikannya … Jadi cukup diselesaikan di lapis atas, kata putus itupun dijatuhkan, dan kini, hasil dari kata putus itu harus diterima warga Madura atas nama Suramadu. Merdukah menyebutkan Suramadu atau justru bernada sumbang. Marilah kita serahkan kepada warga pulau karapan itu, menyerahkannya kepada integritas kultur karapan yang jantan dan jumawa(Dikutip dari Hotman M. Siahaan : “Suramadu”. Artikel di harian Surabaya Post : 18-3-1995).

Madura, Maddu e ra-ara yang berarti Madu di Daratan. Nama yang manis karena kata madunya, terdengar sepi namun kuat kultur dan kyai-nya. Sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Jawa Timur dan dipisahkan dari Jawa oleh selat Madura. Berbeda dengan Jawa, nasib Madura kurang beruntung. Secara ekonomi, pulau ini tertinggal jauh dibandingkan saudaranya itu. Kondisi alam Madura termasuk minus, sehingga memaksakan penduduk Madura untuk ke luar daerahnya bahkan sampai ke luar negeri. Untuk apa? Untuk menyambung hidup, berkelakar di negeri asing demi keluarga dan kerabatnya di rumah.

Jika kamu membayangkan bagaimana mereka menyeberang lautan dan berdiri di dermaga antrian. Satu dua kapal terlampaui, sampailah mereka di kota yang katanya metropolitan. Lalu beberapa waktu kemudian, terdengarlah sebuah kata “Suramadu”. Sebuah jembatan yang katanya menghubungkan Madura dan Surabaya, memudahkan transportasi penduduk pribumi ke luar daerah atau sebaliknya orang asing yang masuk ke daerah Madura. Wah, Madura akan keren dengan jembatan yang panjangnya segitu. Begitu kata anak-anak kecil kegirangan.

Tapi jauh dari kemegahan si jembatan dengan tiang pancangnya itu, ternyata terdapat kemuraman wajah-wajah pinggir pesisir (Bangkalan) dan menahan beban yang cukup membatin. Bukan terdengar setelah Suramadu itu telah tegak berdiri, tetapi jauh bertahun-tahun sebelumnya ketika pembangunan itu masih direncanakan. Bagaimana mereka berjuang bersama para ulama demi mempertahankan tanah mereka yang akan dibebaskan. Tanah yang bagi masyarakat sendiri dipandang sebagai aset pribadi, menumbuhkan padi-padian dan tumbuh-tumbuhan namun akhirnya dijual dengan harga yang tidak sepantasnya didapatkan.

Pelopor atas nama jembatan ini pertama kali diusulkan oleh Raden Panji Haji Mohammad Noer. Seorang putera Madura yang dilahirkan di Kampung Beler, Desa Rong Tengah di pinggiran Kota Sampang yang menjabat sebagai Patih Bangkalan waktu tahun 1950-an . Konsepnya akan membenahi sarana pembangunan  melahirkan gagasan barunya yaitu membangun jembatan Suramadu. Lalu dari mana dana pembangunan itu? Hanya keyakinan dan waktu yang bisa menjawab.

Pemerintah  memandang proyek ini untuk membangun Madura melalui industrialisasi. Memperluas industri dari Surabaya ke Madura. Dan entah siapa yang tahu, Madura akan disulap menjadi Manhattan kedua, begitu papar Bapak Habibie. Maka dikeluarkanlah keputusan Presiden Soeharto RI No. 55 tahun 1990 tentang pembangunan Surabaya Madura. Dan bergeraklah pula para ulama BASSRA (Badan Silaturrahmi Pesantren Madura) untuk melakukan musyawarah dengan pemerintah karena diasumsikan ini akan menjadi polemik bagi moral dan kesejahteraan masyarakat Madura. Mereka harus memperjelas, industrialisasi yang bagaimana yang kata pemerintah akan menyejahterakan rakyat Madura.

Para ulama BASSRA beberapa kali melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur dan Bapak Habibi untuk memusyawarahkan dampak positif dan negatif adanya industrialisasi tersebut. Bagaimana dampak moral, lingkungan dan kenyamanan bagi masyarakat Madura. Mereka juga sempat ke Batam untuk melihat beberapa instansi industri dan akhirnya mereka mengungkapan, bahwa industri-industri tersebut terdapat banyak mudharat, banyak tempat bar atau diskotik di sebelahnya bahkan pekerjaan yang demikian dianggap menyita waktu sholat.

Karena salah satu penyedia dana pembangunan ini adalah pihak Jepang OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dengan pinjaman lunak sebesar 80% dari keseluruhan biaya pembangunan jembatan yang diperkirakan menelan biaya 500 milyar  rupiah. Maka Habibiepun berkata,

“Jadi kalau kita tidak mau industri Madura, ya kita tidak usah lagi bicara jembatan, kita batalkan saja. Karena Jepangnya nggak akan mau, padahal saya kemarin masih bicara dengan Jepangnya melalui telepon, bicara dengan Bappenas mengenai pelaksanaannya, saya terus melakukan bargaining, tapi ya terserah kepada rakyatnya” (Dikutip dari harian Surya: 8-2-1994). Intinya, tidak ada industrialisasi maka tidak ada jembatan.

Seputar konflik antara ulama BASSRA dan non ulama BASSRA-pun terjadi karena mereka berbeda keputusan. Jika ulama BASSRA adalah beranggotakan ulama pesantren, misalnya KH. Abdullah Schal (pemimpin Ponpes Syaichona Kholil) sedangkan ulama non BASSRA adalah ulama Madura yang bekerja sebagai pegawai negeri khususnya wakil rakyat di Fraksi Karya Pembangunan. Ulama BASSRA setuju dengan syarat. Ulama non BASSRA setuju tanpa syarat.

Hingga setelah ulama BASSRA menyampaikan 9 pokok pikiran kepada menristek/Ketua BPPT pada tanggal 18 Agustus 1994 yang tembusannya ditujukan kepada PANGAB, Gubernur KDH TK 1 Jawa Timur, PANGDAM V/Brawijaya, dan aparat pemerintah lainnya. Yang isinya adalah perlunya pembangunan nasional di Madura. Mereka tidak menolak akan pembangunan, namun apa yang mereka minta adalah proses industrialisasi yang jelas. Hal yang tidak merusak budaya, moral dan islami Madura.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN