Geographic Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data berupa informasi spasial atau keruangan. Adapun Decision Support Systems (DSS) merupakan suatu wujud dari sistem informasi manajemen yang secara spesifik dibuat guna mendukung perencana dan stakeholders dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Sedangkan Spatial Decision Support Systems (SDSS) merupakan sistem interaktif berbasis komputer yang dirancang guna menunjang pengambilan keputusan saat menyelesaikan masalah spasial semi terstruktur.
Kriteria utama dari SDSS yaitu :
- Sangat banyaknya jumlah alternatif keputusan
- Dampak dari alternatif keputusan adalah variabel spasial
- Setiap alternatif dinilai berdasarkan banyaknya kriteria
- Beberapa kriteria dapat bersifat kualitatif tetapi yang lain dapat bersifat kuantitatif
- Menyertakan lebih dari satu orang pembuat keputusan atau kelompok kepentingan yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- Pembuat keputusan memiliki preferensi yang berbeda mengenai kepentingan relatif dari kriteria evaluasi dan dampak keputusan.
- Keputusan yang dibuat dapat dipengaruhi kondisi yang tidak pasti
Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis, semakin banyak adanya reklame yang didirikan di sekitar jalan raya. Hal ini dikarenakan reklame merupakan media yang dinilai efektif dalam memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas. Penataan reklame haruslah dibawah pengawasan pemerintah dengan cara menerbitkan izin. Untuk menerbitkan izin penyelenggaraan reklame diperlukan pembayaran retribusi reklame oleh pihak yang ingin mengadakan reklame.
Retribusi reklame diharapkan berkontribusi cukup besar dalam PAD Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dan bisnis di SUBOSUKOWONOSRATEN sehingga perlu adanya peningkatan pengelolaan reklame. Hal ini dikarenakan pada data tahun 2014, rata-rata retribusi reklame hanya berkontribusi sekitar 3% dari PAD Kota Surakarta. Terdapat empat penyebab retribusi reklame Kota Surakarta belum optimal, yakni :
- Pengelolaan reklame masih dilaksanakan oleh tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai menyebabkan pengelolaan kurang efektif dan efisien
- Masih banyak reklame yang tidak berizin dan terpasang tidak pada tempatnya yang menyebabkan tata ruang kota menjadi buruk dan mengakibatkan kerugian bagi negara
- Pengawasan terhadap pengelola reklame dinilai masih kurang akibat terbatasnya sumber daya manusia
- Proses pelelangan yang masih manual dan minimnya informasi detail mengenai deskripsi titik reklame yang mengakibatkan pengguna atau peminat enggan untuk mengikuti lelang.
Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya adalah melakukan pemetaan reklame berbasis web GIS (Geographic Information System). Adanya GIS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi banyak kalangan masyarakat dalam mengelola dan menggunakan data spasial. Selain dikembangkan berbasis web, rencananya juga akan dikembangkan versi aplikasi yang dapat diakses secara offline.
Penggunaan GIS dalam program penataan reklame di Kota Surakarta dipadukan dengan sistem pengambilan keputusan telah sesuai Spatial Decision Support System (SDSS). Sistem informasi penataan reklame berbasis web GIS diatur agar pengguna mudah menggunakannya. Maka, dalam evaluasinya terdapat dua kelompok evaluator, yaitu yang familiar dengan teknologi GIS dan yang tidak familiar dengan teknologi GIS. Dalam hal ini, telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar memudahkan penggunaan orang awam. Kemudahan penggunaan web GIS oleh pengguna awam terbukti dari tingginya penilaian oleh pengguna dari kelompok pengguna awam pada masing-masing butir instrumen yang diajukan.
Sistem yang dibuat telah memenuhi persyaratan dalam kriteria sistem pendukung pengambilan keputusan (SDSS). Hal ini termasuk dalam pengembangan lanjut dari GIS dengan menerapkan instrumen pendukung pengambilan keputusan di dalamnya. Instrumen yang dimaksud adalah tampilan dan layout, navigasi web, fasilitas pencarian dan efektivitasnya, kejelasan dan kesesuaian isi, dukungan dalam pengambilan keputusan, serta tampilan data spasial. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, telah dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) antara peneliti dan stakeholders yang didalamnya terdapat pihak Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta. Dari penjelasan diatas, sistem GIS untuk penataan reklame di Kota Surakarta telah memenuhi kriteria SDSS.
