Presiden Jokowidodo memang fenomenal. Pada awal pemerintahannya di DKI meluncurkan KJP Kartu Jakarta Pintar dan KJS Kartu Jakarta Sehat. Kedua kartu ini menggema melebihi kartu kredit bank terkenal sekalipun. Banyak yang bersyukur mendapatkan kartu sakti tersebut. Kesaktian kartu itu bukan hanya karena manfaatnya tapi karena yang mencetuskan adalah Jokowi yang pada waktu itu tiada lawan politiknya yang berat karena lawan politik Jokowi menganggap bahwa "Jokowi" bukan siapa-siapa dan berhenti di Gubernur DKI; coba bayangkan kalau yang menggagas itu adalah si " A" yang punya lawan politik si "B" pastilah berbuntut polemik yang panjang dan saling jegal menjegal.
Kesuksesan KJP dan KJS akan di ulangi lagi pada saat Mas Jokowi jadi Presiden. Berubah menjadi KIP Kartu Indonesia Pintar dan KIS Kartu Indonesia Sehat. Mungkin karena pada tingkat nasional sudah ada BOS dan BPJS bentuknya bisa berubah. Tidak berhenti di situ ide bantuan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat melalui identifikasi orang yang tepat, kebutuhan dan pemberdayaan yang tepat akan berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga ide "kartu-kartu an" ini dapat dikembangbiakkan ke semua sektor termasuk pertanian dalam hal ini.
Data petani dan luas tambah tanam pastilah sudah dimiliki kementrian pertanian karena setiap tahun ada bantuan pemerintah melalui bantuan benih dan pupuk sehingga dengan mudah setiap petani akan dapat didata kepemikan lahan, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, tanggal tanam dan lain sebagainya yang diperlukan sebagai sebuah data base. Lalu pertanyannya siapa yang akan menggunakan data base petani ini? apakah hanya kementrian pertanian yang anggaran APBNnya hanya sampai tumit? Â Tentu saja tidak; data base petani sama dengan data base rakyat Indonesia pasti negara besar yang akan menjajah Indonesia secara ekonomi akan mencoba mencari data tersebut.
Data base petani kalau mengambil istilah Jokowi KARTU TANI INDONESIA (KTI) tercipta maka sama halnya sebuah gelombang data yang sangat besar, kapan tanaman padi akan di tanam, dimana, berapa banyak, perlu apa saja....suatu pergerakan ekonomi yang sangat-sangat besar. Kapan panen, kemana menjual, berapa harganya setelah di jual, posisi gabah kering giling ada dimana, semua pergerakan itu ada dalam sebuah kartu. Koperasi Tani ,Perbankan sampai Konglomerat Agroindustri akan melirik data ini , sampai merinding menuliskan betapa dasyatnya apabila Presiden JOKOWI mau mendeklarasikan KTI.
Kalau masalah mekanisme bagaimana data pertanian itu bisa muncul dalam sebuah kartu (KTI) pasti lebih banyak orang pandai yang bisa membuatnya, tapi intinya adalah kesediaan petani untuk menggunakan KTI pada setiap transaksinya, mulai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sampai laporan penjualan gabah dengan menggesek kartu tersebut di Bank BRI, seluruh transaksi akan bisa terekam dalam kartu tersebut. Berapa cicilan petani, berapa pinjaman, apakah ada kegagalan panen? semua tereka dalam KTI dan di pantau oleh Presiden JOKOWI.
Tidak berlebihan apabila saya mengharapkan jangan terlalu lama petani Indonesia terombang-ambing oleh kelangkaan pupuk, sulitnya modal kerja dan harga gabah yang murah. Segeralah presiden Jokowi membuat KARTU TANI INDONESIA (KTI)
