Mohon tunggu...
Putra  antoni
Putra antoni Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Berantas Pungli dan Jual Beli Jabatan, Itu Tekad Jajuli untuk Lampung

29 April 2018   19:18 Diperbarui: 29 April 2018   19:31 397
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Lampung akan bisa bersaing dengan provinsi lainnya, jika masyarakatnya sejahterah, birokrasinya bagus, dan pejabatnya tidak korup.

Itulah yang akan diwujudkan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lampung Ahmad Jajuli jika dipercaya oleh masyarakat.

Disamping mensejahterakan masyarakat lewat program Kartu Jaminan 4 (KJ 4), Jajuli bertekad untuk membersihkan praktik-praktik Pungutan Liar (Pungli) di Lampung.

Dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, Jajuli menekankan bagaimana pentingnya pemerintah yang terbebas dari segala bentuk praktik-praktik KKN.

Praktik KKN, menurut Jajuli, di samping merugikan negara, juga akan menyengsarakan rakyat. Prakti Pungli di brokrasi pemerintahan juga menjadi tekad Jajuli untuk diberantas hingga ke akarnya.

Banyak hal yang mesti dibenahi untuk mewujudkan pemrintah yang bersih dan terbebas dari perilaku korup. Jual beli jabatan merupakan indikator terjadinya  korupsi. Jika  hal itu masih terjadi, mewujudkan rakyat sejahtera sulit direalisasikan.

Bagimana tidak, praktik jual beli jabatan tersebut memiliki efek yang luas dan muaranya merugikan masyarakat. Misal, kepala dinas A menyetor beberapa ratusan juta untuk mendapatkan jabatannya, ketika ia menjalankan tugasnya, tentunya ia akan memprioritaskan untuk mencari uangnya yang disetor untuk mendapatkan jabatan.

Nah, jika hal demikian terjadi bagaimana mungkin program pro rakyat akan bisa diwujudkan, tentu sangat sulit. Itu hanya contoh kecil saja.

Urgennya menerapkan pemerintahan yang bersih, borkrasi yang tidak berbelit-belit itu langkah awal yang harus diaplikasikan untuk membuat masyarakat sejahterah.

Mustahil program untuk rakyat bisa dijalani, jika birokrasi amburadul, apalagi masih ada pungli.

Semua itu bisa diberantas jika ada kemauan dan ketegasan dari pemegang kekuasaan. Karena jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang jika tiba saatnya akan meletus.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun