Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang- barang serta kekayaan. Berdasarkan PDB Nominal, Indonesia menempati urutan ke-17 di dunia, dan ke-7 dalam hal PDB Keseimbangan Kemampuan Berbelanja. Akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang dikarenakan perekonomian global. Beberapa contoh ketidaksseimbangan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh maraknya usaha mikro di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik melaporkan, lapangan usaha atau perusahaan yang berhasil menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia berasal dari usaha perdagangan besar dan eceran. Fluktuasi yang terjadi di Indonesia terlihat nyata dalam era global adalah meningkatnya integrasi ekonomi antar negara di dunia. Meskipun ada beberapa negara yang saat ini ekonominya masih lemah, namun dalam rangka menyongsong ekonomi pasar, mereka mulai berbenah mengubah kebijakan ekonominya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat relevan jika menggunakan spesifikasi sosial-politik yang mulai muncul saat terjadi perluasan perdagangan bebas dunia.
Sejak jaman nenek moyang, Indonesia sudah menerapkan sistem jual beli dalam perekonomiannya. Berawal dari sistem barter, lalu menjadi sistem tukar menukar antara barang dan uang. Tentu saja hal tersebut di prakarsai oleh leluhur bangsa. Dalam perekonomiannya, pada tahun 1960, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk. Penyebab dari krisis tersebut adalah ambisi proyek mercusuar oleh Soekarno, sebagai pemimpin negara. Soekarno mencetak mata uang rupiah hingga 600%. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan redenominasi dari 1000 Rupiah menjadi 1 Rupiah. Berawal dari ambisi pembangunan mercusuar, kekacauan perekonomian di Indonesia semakin buruk. Lalu, Pemerintahan Soekarno menerbitkan Rencana Delapan Tahun 1960, sebagai usaha untuk membuat negara memiliki swasembada makanan (terutama beras), pakaian dan kebutuhan- kebutuhan dasar dalam periode 3 tahun. Namun, Rencana Delapan Tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1964 karena ekonomi yang terus menurun dan target-target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hiperinflasi, pengurangan sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Campuran politik oleh Soekarno menyebabkan kekacauan yang lebih parah oleh anggota PKI pada 30 September 1965. Lalu, secara perlahan pemerintahan Indonesia dipegang kendali oleh Soeharto. Tujuan utama Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai pemimpin Bangsa adalah meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Kepemimpinan Soeharto berhasil mengontrol inflasi, membangun kembali hubungan-hubungan internasional sehingga bantuan asing yang sangat dibutuhkan bisa masuk ke Indonesia, dan menggantikan masa orde lama menjadi masa orde baru. Dalam masa orde baru hingga reformasi, perekonomian Indonesia sering mengalami ketidakseimbangan dalam memberikan harga.
Perubahan harga barang atau nilai pasar bisanya melalui sebuah grafik. Sekecil apa-pun perbedaan harga, pasti akan sangat diperhatikan oleh pelaku ekonomi. Kebanyakan perubahan harga pasar terjadi akibat adanya pengaruh permintaan dan penawaran. Dalam hal ini, bisa diartikan fluktuasi sebagai ketidaktepatan dan guncangan harga. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan angka ekonomi yang sangat tinggi. "Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk menjaga dampak pandemi Covid- 19 pada perekonomian level moderat," (Sri Mulyani Indrawati). Sedangkan pada tahun 2021, penaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat memberikan sinyal positif bagi prospek ekonomi di tahun mendatang. Sebanyak 3,69%, perekonomian di Indonesia pada tahun 2021 menjadikan fondasi awal yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pada zaman modern ini, perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen dalam hal pembelian dan penjualan. Hal tersebut yang mempengaruhi adanya kenaikan dan penurunan perekonomian di Indonesia oleh beberapa orang yang terlibat dalam kasus industri. Perindustrian sendiri merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keberadaan sektor ini membawa dampak yang sangat luas seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku, pemasaran dan lain-lain yang berakibat pada penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suhariyanto (2017), sebagian tenaga kerja di Indonesia bekerja di usaha perdagangan besar dan eceran, industri, dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Artinya, tingkat pengangguran di Indonesia menjadi berkurang sedikit demi sedikit. Selain usaha industri, pemerintah Indonesia juga mendukung adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Saat ini, perekonomian Indonesia bersaing ketat dengan beberapa negara di dunia. Hal ini diwarnai oleh ekspansi pasar dalam bentuk konkret yang menjelma menjadi berbagai penyelenggaraan pasar-pasar regional, contohnya AFTA, NAFTA, APEC, EEC, dan lain sebagainya. Proses perluasan pasar di seluruh wilayah merupakan sebuah rekayasa sosial dengan skala luas dengan menggunakan berbagai instrumen seperti ilmu pengetahuan, teknologi, institusi sosial, politik, dan kebudayaan. Jauh dari itu, pertumbuhan perdagangan dan integrasi pasar internasional akan menimbulkan tekanan pada negara-negaranya untuk menyelenggarakan sistem politik yang plural, sehingga akan membawa perkembangan arus informasi, gagasan, serta pandangan.
Perekonomian di Indonesia yang semula buruk dalam masa orde lama harus meningkat lebih baik di era orde baru maupun reformasi. Peningkatan ekonomi di Indonesia harus berdasarkan pada pandangan yang menegaskan bahwa, perlunya peran pemerintah dalam mengatur pasar sebagai temuan sarjana sosial tentang realitas ekonomi politik di tanah air sehingga mampu menggugurkan pandangan pada masa orde lama. Jadi perekonomian Indonesia dapat bersaing dengan negara global dengan cara menekan peran krusial dari kelas menengah dalam mendorong demokratisasi dan menciptakan perdagangan bebas dengan cara yang relevan, yaitu men-spesifikasi-kan perkembangan ekonomi sosial politik yang muncul di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
BKPM - Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, diakses 14 Juni 2022, dari https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk- memajukan-umkm-indonesia
Derap Juang - Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan (2021), diakses 13 Juni 2022, dari https://derapjuang.id/featured/indonesia-berkepribadian-dalam-kebudayaan/
Historia - Krisis Ekonomi Masa Sukarno (2020), diakses 13 Juni 2022, dari https://historia-id.cdn.ampproject.org/v/s/historia.id/amp/ekonomi/articles/krisis-ekonomi- masa-sukarno- vYe18?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf
=Dari%20%251%24s&aoh=16551231821615&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co m&share=https%3A%2F%2Fhistoria.id%2Fekonomi%2Farticles%2Fkrisis-ekonomi- masa-sukarno-vYe18
Nugroho, Heru. 2021. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
No. 1, 4-22.
Wandari, Ratna Artha. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada. No.8, 153.
