Mohon tunggu...
Cyber Muslimah
Cyber Muslimah Mohon Tunggu... Foto/Videografer - Mother of two

Mother of two Photography enthusiast

Selanjutnya

Tutup

Politik

Oh Wakil Rakyat

14 Oktober 2017   11:10 Diperbarui: 14 Oktober 2017   11:21 479
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Permintaan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta menuai polemik. Setidaknya ada beberapa permintaan anggota dewan yg di nilai fantastis. DPRD DKI Jakarta memasang pagu perjalanan ke luar negri Sesuai dinas ke eropa yakni 410 dollar AS untuk biaya penginapan hotel, namun dlm kemenkeu di atur bahwa batas dinas perjalanan ke luar negri 400 dollar AS. 

Selain itu anggota dewan meminta agar tunjangan rapat dlm 1kali rapat besarnya Rp 3juta, untuk wakil Rp 2 juta dan anggota Rp 500 ribu. Selain itu ada permintaan yg anggota dewan yg di anggap tdk realistis   yakni permintaan tunjangan transportasi, Anggota Badan Anggaran ( Banggar) Ruslan Amsari mengatakan bahwa DPRD  mengajukan 2 pilihan terkait penghitungan kenaikan tunjangan transportasi untuk anggota dewan, pertama menghitung nya dr biaya sewa mobilToyota Crown  senilai Rp 19 juta perbulan.

Kedua di hitung dr biaya sewa mobil berkapasitas 2400 cc atau sekelas Mercedes Bens (mercy) seharga 21 juta per bulan.

Hal ini sangatlah tdk sesuai dng kondisi perekonomian rakyat di negeri ini.  

Di saat rakyat menjerit karena hompitan ekonomi yg semakin berat para pejabat justru berdebat terkait tunjangan atas pekerjaan nya di bandingkan mengurus urusan rakyat yg menjadi kewajibannya. Sungguh suatu fakta yg sangat ironi. Ternyata motto demokrasi dari rakyat oleh rakyat & untuk rakyat hanyalah slogan belaka fakta yg terjadi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat.

Hal ini sungguh sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan islam (khilafah). Dalam islam, pada dasarnya setiap pejabat berhak mendapatkan konpensasi atas pekerjaan sebagai abdi negara dlm bentuk gaji, tunjangan ataupun yg lain nya. Namun tentu saja jumlah nya harus memperhatikan keuangan negara termasuk kondisi rakyatnya secara umum jangan sampai terjadi jurang pemisah antara kondisi kemakmuran rakyat & pemimpinnya.

Pada hakikat nya politik dalam Islam adalah masalah pelayanan pemimpin terhadap rakyatnya, & setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Karena itu khalifah, dan para wali, mereka akan berfikir melayani rakyat, dimana seorang pemimpin akan mengutamakan rakyatnya, jika rakyatnya lapar dia  adalah orang yg paling terakhir merasakan kenyang setelah setelah semua rakyatnya kenyang, bukan seperti saat ini dimana rakyat yang paling menderita dari kebijakan yang mereka buat, dan anggaran negara lebih banyak mereka yang menikmati, dan terbiasa bersenang senang diatas penderitaan rakyat.

Inilah sistem kapitalis dimana penguasa hanya memikirkan kepentingan dirinya dan tampa ragu mengorbankan rakyatnya, saatnya camoakkkandistem kapitalis dan kembali ke sistem Islam yang dicontoh kan Rasulullah yaitu khilafah islamiyah.

Ella - Ibu Rumah Tangga

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun