Implementasi Pendidikan Politik di SMKS Muhammadiyah Kadungora

Pendidikan politik adalah proses untuk membina individu agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu yang kontroversial. Pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. 

Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Pendidikan politik berfungsi untuk mengubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntuan politik. Menurut Nasrullah dan Amril (2004), fungsi atau tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi social dan fungsi politik, seperti bias kerja sama: bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoism dan menjadi bintang politik).
3. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang actual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya .
5. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses proses politik dari warga Negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Menurut Affandi (1996), maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. 

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonssia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Kartono (2009), melalui pendidikan politik diharapkan dapat membina karakteristik kepribadian Indonesia, yaitu berupa tindakan sebagai berikut:

1. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik.
2. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, disipin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau chauvinistic.
3. Berpandangan jauh ke depan (futuristik), dengan tekad perjuangan mencapau taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkesejahteraan, didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
4. Aktif berpartisipasi, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan embangunan nasional dan pembangunan politik.
5. Secara kesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman/pluriformitas suku-suku bangsa danagama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.
6. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari laras dan imbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat.

Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:

a. Melalui Kegiatan Sekolah 

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Didalam kegiatan OSIS banyak sekali yang menjurus pada kegiatan politik seperti dalam bermusyawarah didalam anggota, cara menyampaikan pendapat kepada orang lain, kegiatan upacara bendera dan bakti sosial dan semua kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Seperti pada pemilihan pengurus osis dalam suatu sekolahpun cara bersosialisasinya merupakan kegiatan politik.
2. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.

Pesta demokrasi di dalam Organisasi IPM berupa Musyawarah Ranting di tingkat sekolah. Dengan sistem pemilihan formatur dari beberapa calon yang yang terpilih oleh delegasi peserta didik dari tiap kelas nya.

Pendidikan politik di sekolah didapat dari pembelajaran PPKn di kelas X dengan materi partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemrintahan yang baik dengan praktik Pemilu.