Mohon tunggu...
dodo si pahing
dodo si pahing Mohon Tunggu... Buruh - semoga rindumu masih untukku.

Keinginan manusia pasti tidak terbatas, hanya diri sendiri yang bisa mengatur bukan membatasi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menakar Kembalinya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP Setelah Tertangkapnya Edhy Prabowo

25 November 2020   18:46 Diperbarui: 26 November 2020   07:50 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi : pop.grid.id

Penangkapan Edhy Prabowo dan istri beserta beberapa orang dalam rombongan di Bandara Soekarno Hatta setelah melakukan lawan dari luar negeri  oleh KPK tak urung membuat publik terhenyak.  Publik merasa diberi sodoran berita baru setelah hampir tiga pekan disuguhi berita seputar suatu ormas dan pemimpinnya. Sang menteri KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) adalah orang yang disodorkan Prabowo Subianto Menhankam yang juga ketua umum partai Gerindra.

Alih-alih ingin membuktikan sebagai partai pendukung pemerintah yang bersih dan dapat diandalkan. Namun jauh panggang dari api, kesungguhan itu tidak membawa dampak apa pun. Bahkan dengan penangkapan itu orang akan mudah menjustifikasikan kelemahan orang yang menyodorkan Edhy Prabowo menjadi menteri di era ke dua Jokowi.  

Edhy prabowo sebagai tangan kanan Prabowo ketika melakukan sesuatu keputusan pastilah terlebih dahulu akan berkonsultasi dan sebagai menteri di lingkup kabinet Jokowi. Dia  harus melaporkan segala kegiatan ke presiden itu etikanya. Namun sepertinya lebih masuk akal jika orang yang pertama akan diberi laporan kejadian adalah orang dalam satu partainya.

Alasan saya sederhana saja, kalau Edhy lapor segala kegiatan ke presiden maka tidak akan terjadi mis komunikasi yang berujung penangkapan. Namun ketika ada hal yang salah karena penangkapan ini dan publik pun mengetahuinya. Statmen  lain sebagai pembelaan dari pelaku dan partai seperti koor akan muncul, jikalau penangkapan itu adalah murni urusan pribadi bukan partai apalagi menyangkut atasannya.

Jikalau penyangkalan dilakukan oleh orang-orang separtai sangat wajar karena untuk menjaga kredibilitas. Selanjutnya pembuktian di pengadilan yang akan mengatakan jika Edhy Prabowo dan istri yang ditangkap sebagai tindakan pribadi ataukah atas kerjasama dalam satu kelompok. Ekspor benur atau anakan lobster sangat menguntungkan  terutama bagi perusahaan atau nelayan yang terlibat di dalamnya.

Tentunya perusahaanlah yang  mempunyai keuntungan lebih dibandingkan dengan nelayan. Pengoptimalan dalam bentuk apa pun kepada nelayan untuk meningkatkan pendapatan akan selalu kalah dalam managemen dan modal. Sehingga meskipun seolah-olah pemberdayaan nelayan untuk mencari lobster namun kenyataan yang terjadi perusahaan sebagai pengekspor akan mendapatkan keuntungan berlebih-lebih.

Menteri KKP yang baru saja diamankan oleh KPK telah membuka kran-kran sebesar-besarnya untuk mengekspor benur, maka akibatnya mudah ditebak banyak pemilik modal mendirikan perusahan yang bergerak di bidang ekspor jenis komoditas ini. Perusahaan itu tidak hanya berada di satu daerah, namun sudah berada dari Sumatera Utara, Kepri, Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara.  Dan sayangnya sekali lagi, Edhy Prabowo terlihat tidak netral pada kenyataan ini. Banyak kolega yang berasal dari dalam partai dan kroni yang berada dalam pusaran benur.

Ketika gelagat yang tidak sehat sudah tercium lama namun tidak kunjung terungkap mungkin pelaku merasa aman. Apalagi lembaga yang dikira sudah lemah, yaitu KPK tidak bakalan mengendusnya. Namun pemikiran itu berkebalikan dengan kenyataan, Edy dan istri harus merasakan proses yang panjang sebagai tersangka kemudian masuk dalam bui. Tidak hanya dirinya yang hancur namanya bahkan Prabowo sebagai orang yang menjadi bekingnya pastilah pamornya akan lebih merosot. Jokowi pun tahu dirinya pasti akan menjadi sorotan karena seolah-olah dalam tekanan besar ketika dirinya mengangkat Edhy Prabowo sebagai menteri KKP menggantikan Susi Pujiastuti yang jelas sepak terjangnya memberlakukan laut Indonesia.

Apakah dengan demikian Presiden Joko Widodo akan mengangkat kembali  sang Srikandi laut menduduki posisi yang demikian diakrabinya? Tentunya akan ada tekanan kembali pada kabinet ini. Terutama dari partai Gerindra yang pasti akan menuntut juga posisi yang ditinggalkan oleh Edhy. Sebagai partai besar pastilah membutuhkan amunisi yang cukup kuat untuk mengarungi pemilu tahun 2024. Dan laut adalah wilayah yang luas dan sangat kaya untuk dimanfaatkan sebagai bekalnya.

Sepertinya tidak rela jika jejaring yang sudah mulai dipasang itu tetiba harus diganti dengan yang baru, padahal baru saja mendapatkan mangsanya. Bargaining pun akan dilakukan oleh Gerindra untuk menempatkan kembali orang-orangnya di dalam tubuh presiden Jokowi. Meskipun Jokowi pernah mengatakan jika pada periode kedua pemerintahannya tidak akan merasa terbebani apa-apa, namun sebagai negarawan posisi kestabilan Negara lebih diutamakan.

Jikalau sudah demikian apakah Susi Pujiastuti yang nonpartai tidak dilirik untuk menempati posisi kembali sebagai menteri yang dulu pernah diemban selama lima tahun? Sebenarnya sama ramainya kalau beliau menduduki posisi tersebut. Terutama datang dari  orang-orang yang terganggu kepentingannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun