Eksistensi Pers Mainstream dan Media Sosial di Kehidupan Masyarakat

 Peran media mainstream dan insan pers masih dibutuhkan masyarakat dan pemerintah untuk memerangi informasi ujaran kebencian dan hoaks yang disampaikan oleh media sosial. Masyarakat masih butuh informasi yang benar sesuai data, fakta, dan terverifikasi yang disajikan media konvensional di Indonesia. Media mainstream menjadi garda terdepan sebagai sumber informasi yang valid bagi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Bagi pemerintah, media mainstream mengambil peran sebagai rumah komunikasi dan kontrol sosial serta menjadi harapan pembangunan bangsa untuk mendorong menjadi bangsa yang besar. Media mainstream memiliki aturan main yang sangat ketat dalam proses penyajian berita. Kelayakan sebuah informasi untuk diberitakan menjadi konsumsi publik melalui proses panjang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Para jurnalis di media mainstream umumnya para profesional dengan pendidikan cukup memadai dan diberikan pembekalan khusus tentang etika jurnalistik, umumnya tergabung dalam serikat profesi yang diikat oleh kode etik. Jurnalis media mainstream bekerja mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan kerangka etis, mereka mengabarkan fakta, bukan fantasi.

Manuel Castells (2007) menekankan bahwa pertarungan utama di masyarakat adalah memenangi pikiran orang-orang. Pers memiliki peran dan menyediakan ruang yang luas, di mana kekuasaan diputuskan. 

Berita bohong kini menjadi persoalan yang membuat kredibilitas media serta dunia jurnalistik terpuruk. Di sisi lain, peran sebagai pengecek atau mengonfirmasi fakta belum banyak didalami media massa arus utama. Media massa arus utama (mainstream) semakin dibutuhkan ditengah serbuan media sosial (medsos). 

Kehadiran media mainstream menjadi ujung tombak menangkal informasi ujaran kebencian dan hoaks yang marak disebarkan melalui medsos. Jika saja media sosial dan media abal-abal yang tak terverifikasi yang menjadi sumber informasi utama masyarakat, akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan, disegala aspek kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas politik dan keamanan sebuah negara.

Manuel Castell, salah seorang teoritisi masyarakat jaringan, sejak tahun 1990-an sebetulnya telah mengingatkan kita semua tentang resiko dari perkembangan penggunaan teknologi informasi yang makin meluas di masyarakat. 

Castell (1996-1998) dalam trilogi bukunya yang terkenal, The Information Age: Economi, Society and Culture, telah menulis bahwa perubahan sosial yang berlangsung dewasa ini bukan lagi sekedar dipicu kekuatan modal kapitalisme, melainkan juga ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan revolusi teknologi informasi yang kemudian melahirkan kapitalisme informasi dan masyarakat informasi.

Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat dimana kualitas hidup dan juga prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. 

Dalam masyarakat seperti itu, standar hidup, pola-pola kerja, kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi dan pengetahuan. Secara garis besar, ada dua akibat yang terjadi ketika informasi berkembang menjadi komoditas yang makin menguntungkan. 

Pertama, terjadinya peleburan batas antara kepentingan ekonomi dan politik dengan peran informasi sebagai komoditas yang dapat dikemas dan diperdagangkan. Lebih dari sekedar data, saat ini informasi telah bermetaformosis menjadi senjata yang berbahaya ketika penyebaran dapat direkayasa. Kedua, terjadinya proses komodifikasi informasi bohong yang sengaja dikemas dan kemudian disirkulasikan melalui media sosial sebagai bagian dari instrumen baru untuk melakukan hegemoni publik yang menjanjikan di dunia politik yang makin kehilangan etika.