Politik

Mahasiswa dan Kuasa

4 Februari 2018   07:04 Diperbarui: 4 Februari 2018   08:23 477 0 0

Dalam pembangunan di segala sektor, aparat Negara seringkali  mengambil kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan  dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi . namun pada saat ini Politik telah semakin kehilangan maknanya sebagai upaya transformasi kearah masyarakat yang berkeadilan. hal ini muncul dalam bentuk transaksi politik tanpa visi serta debat publik yang tidak ideologis. Adalah tugas kalangan intelektual untuk terus-menerus melakukan kritik terhadap  kinerja pemerintah dan terlibat dalam gerak pembangunan Negara.

Ruang public sebagai tempat  wacana diekpresikan serta tempat  kegiatan-kegiatan intelektual dan politik diaktualisasikan . Kaum intelektual  memiliki peran aktif dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia Di masa kini, peran intelektual menjadi pemantik pemikiran akan perubahan.

Intelektual memang perlu dibedakan dengan apa yang disebut sebagai sarjana yang mengikuti alur dan arus politik  terutama kini khususnya di Indonesia di tengah geliat wacana pembangunanisme dengan seorang intelektual yang memiliki kepekaan dalam melihat kondisi ekonomi, social, politik, intelektual yang berupaya mendidikasikan hidupnya untuk terus menerus secara konstruktif melakukan transformasi masyarakat menuju kesadaran-kesadaran sosial.

Mahasiswa tak boleh keluar dari lingkungan tempat ia lahir dan menuai kehidupan. Karena mahasiswa adalah bagian dari semua hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa, tidak ada intelektual yang bebas-nilai atau "independen" Apapun yang ia lakukan, dampaknya pasti akan dirasakan oleh satu pihak; keberpihakannya pun akan terlihat jelas. Intelektual bukan seorang pertapa yang mengawasi dunia. Intelektual adalah seorang orang yang melihat realitas sosial dan membaktikan ilmunya untuk mengubah realitas tersebut. Sehingga, mahasiswa sejatinya tidak hanya terkungkung oleh tembok kampus.

Gambaran aspirasi rakyat Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa yang melakukan  aksi nekatnya mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2018).

Dalam ranah pembangunan kesejahteraan masyarakat memang sangat dibutuhkan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya hal ini merupakan wadah dari setiap pendapat  dan keluhan masyarakat atas kebijakan dan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun yang perlu diperhatiakan ketika menyampaikan aspirasi atau menjalin komunikasi dengan pemerintah alangkah ber etikanya jika dilakukan dengan cara yang baik.  Begitu pula dengan aparatur Negara yang layaknya bersikap terbuka terhadap aspirasi warga negaranya guna mendapatkan interaksi yang ideal antara keduanya