Wajah Buram Penegakkan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum ditujukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, tindakan main tangkap atau lapor polisi seakan akan menjadi perilaku keseharian, bagaimana dengan realitas potret penegakkan hukum, ternyata menampilkan wajah buram dan pucat dari rasa keadilan. 

Atau adakah yang salah dari penegakkan hukum di negeri ini, karena tidak berjalan beriringan dengan semangat keadilan. Hal ini dilakukan seakan akan bertolak belakang dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. 

Lalu, untuk apa hukum diterapkan? Untuk apa hukum ditegakkan, untuk apa hukum dijadikan panglima? Mari bertanya pada diri sendiri dengan jiwa yang ada pada dalam diri kita. Jawabannya, dapat dipastikan bukan demi meneggakkan rasa keadilan. 

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (judicial corruption) dan juga Penerapan penegakan hukum yang tebang pilih, runcing ke bawah tumpul ke atas sangat tidak sesuai dengan UUD pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 

Yang nampak kini adalah jujurnya ketidakadilan di muka public, kenyataan bahwa kuasa dan uang masih di atas segalanya. Realita yang terasa justru menjerat orang miskin dan melonggarkan kaum elit. Kesalahan ini menjadi hal yang terus berlarut dan berlanjut tidak tahu sampai kapan. 

Sebagai rakyat Indonesia kita harus selalu bersama-sama mengiringi penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang tertulis dalam Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" seharusnya kita praktikkan dan perjuangkan bersama. 

Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk ketidakadilan. Karena sesungguhnya lumpuhnya suatu negara dimulai dari lumpuhnya sistem peradilannya. Indonesia tidak boleh terus tertidur lelap untuk masalah ketidakadilan hukum dan sadar bahwa banyak yang harus diperbaiki di kaca-mata hukum Indonesia. 

Indonesia membutuhkan orang-orang yang jujur dan juga kritis dalam menanggapi sesuatu. Pandangan terhadap ketidakadilan hukum yang terjadi bisa kita ubah bersama. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk mengawasi keadilan yang juga membuka ruang untuk rakyat ikut andil dalam penegakan hukum. 

Sehingga penegakan keadilan hukum tidak menjadi omong kosong dan wacana belaka saja tetapi juga menjadi sesuatu yang bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia.