Analisis Politik Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Negara Indonesia telah meraih kemerdekaannya 75 tahun yang lalu. Selama itu pula, politik Indonesia mengalami pasang surut. Hingga saat ini, memasuki era reformasi, pemerintahan berada di balik tangan Presiden Joko Widodo. Kiprahnya menjadi pemimpin negeri telah lama bertengger di bumi pertiwi. Kemenangan atas Pilpres 2014, menghantarkan sosok Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Tak berhenti di sana, beliau kembali bertarung di Pilpres 2019 dengan lawan politik yang sama. Lagi-lagi, kepercayaan rakyat berada di punggungnya. Jokowi kembali menjadi Presiden Indonesia untuk periode pemerintahnnya yang kedua.

Pada periode pertama masa pemerintahannya, yakni dari tahun 2014 hingga 2019, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya. Langkah politiknya dimulai dengan mendirikan kabinet pemerintahan bernama "Kabinet Kerja". Janji politik yang terdiri dari sembilan agenda diberi tajuk "Nawacita". Melalui Nawacita, pemerintahan Jokowi menjanjikan visi yang membumi dengan memastikan negara hadir, membangun dari pinggiran dan revolusi mental. Ke-9 agenda Nawacita terdiri dari:

• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
• Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
• Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
• Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
• Melakukan revolusi karakter bangsa.
• Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Presiden Jokowi dalam tahun pertama kepemimpinannya berfokus pada perombakan dan peletakkan tiga fondasi kokoh. Implemantasinya dilakukan melalui kebijakan ekonomi berbasis produksi, subsidi tepat sasaran, dan mendorong pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa. Program pemerintahannya terus menggenjot percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga birokrasi.

Tak hanya itu, dalam periode pertamanya, Presiden Joko Widodo tetap aktif membawa Indonesia dalam diplomasi internasional. Salah satu langkahnya yaitu menciptakan perdamaian dunia dengan penyelenggaraan KTT Luar Biasa ke-5 OKI yang membahas isu Palestina. Melalui Kementrian Luar Negeri, pemerintahan periode ini juga menciptakan e-perlindungan bagi WNI yang berada di luar Indonesia. 

Kedaulatan NKRI tak tertinggal untuk terus dipertahankan serta dikuatkan dengan beberapa perundingan untuk memutuskan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Pemerintah juga menegaskan Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Negara Indonesia. 

Pada periode ini juga Indonesia turut serta dalam pelaksanaan G-7 Outreach Meeting, G-20 Summit, serta KTT ASEAN. Di tahun 2018, Indonesia diapresiasi oleh dunia dalam kesuksesannya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games. Sementara itu, pada tahun 2019, pemerintah akhirnya berhasil menguasai 51% saham freeport.

Capaian lainnya dibuktikan di akhir periode pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah melalui Kementrian PUPR berhasil membangun 782 km jalan tol serta melakukan pemangkasan dwelling time menjadi 3-4 hari. Rasio elektrifikasi (listrik yang dihasilkan) naik menjadi 98.83% diikuti dengan konsumsi listrik yang meningkat mencapai 1200 KWH. Dalam sudut pandang ekonomi makro, belanja pemeritah untuk pembangunan infrastruktur berhasil menyelamakan Indonesia dari keterpurukan karena jatuhnya harga komodias dan kelambatan ekonomi global. Pemerintah juga berhasil menurunkan serta mengendalikan kestabilan laju inflasi di level 3-4% yang artinya mampu menjaga daya beli masyarakat.

Dibalik keberhasilan pemerintah memajukan Indonesia, kondisi politik dalam negeri berkata lain. Dalam kurun waktu 2014-2019, politik dalam negeri terbilang "warna-warni". Hal ini terjadi karena partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih, yakni oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo menggugat hasil Pilpres 2014 ke MK. Namun gugatan tersebut ditolak secara keseluruhan oleh MK. Sementara itu, Hasil Pemilu Legislatif 2014 kala itu juga didominasi oleh koalisi pengusung Presiden Jokowi. Menurut koalisi oposisi, hal tersebut tentunya sangat berbahaya karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan check and balance dalam lembaga negara.

Beberapa peristiwa politik turut mewarnai pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Kasus tersebut diantaranya skandal hukum yang menjerat ketua KPK di tahun 2015, pengungkapan besar-besaran korupsi e-ktp yang menyandung nama-nama petinggi partai politik di tahun 2017, hingga reshuffle "kabinet kerja" jilid 2 oleh Presiden Jokowi yang melibatkan 14 kementrian dan satu badan negara.

Peristiwa besar juga tak kalah menyita panggung politik di Indonesia. Ialah Pemilu DKI Jakarta yang diadakan pada 2017.  Pemilu daerah rasa pilpres tersebut berhasil menyita perhatian masyarakat. Pasalnya dalam masa kampanye, salah satu paslon pertahana yakni Basuki TP dianggap menistakan agama Islam. Sebagai negara mayoritas muslim, hal tersebut sangat mengguncang negeri. Kebhinekaan dan keberagaman bangsa diuji dengan adanya peristiwa ini. Hingga pada puncaknya, terjadi "Aksi 212" dengan agenda memenjarakan Basuki TP yang dituduh sebagai penista.

Dengan adanya aksi ini, koalisi oposisi memanfaatkannya untuk menjatuhkan pemerintah. Aksi 212 yang berskala besar tersebut berlangsung selama beberapa jilid. Tak hanya itu, agenda aksi ini juga ditumpangi banyak penyusup yang ingin mengubah Indonesia dari negara demokratis menjadi negara khilafah. Lebih parah lagi, ada beberapa upaya untuk menggantikan ideologi negara Pancasila dengan ideologi lain. Setelah ditunggangi aktor politik, tentunya agenda dari aksi ini menjadi lebih kompleks untuk menyerang pemerintah. Hingga menjelang Pilpres 2019, simpatisan aksi ini mengusung tagar 2019 ganti presiden.