Saya ingin katakan beberapa sudut pandang pribadi, terhadap hal ini.
Yang pertama "Demo" ini adalah suatu bentuk hal yang biasa dan sering terjadi, sebagai bentuk amanat reformasi terkait menyampaikan pendapat di muka umum, apa bila kaitanya dengan situasi pandemi, saya rasa tak ubahnya gerakan #tolakomnubuslaw beberapa waktu lalu, serta agenda pilkada yang juga tetap berlangsung,
Yang ke 2, jika tindakan itu di sampaikan oleh pakar epidemiologi FKM UI, sebagai "herd stupidity" saya mengamini dengan beberapa pledoi, di antaranya adalah yang paling pantas di sematkan hal itu adalah mereka sebagai pejabat pemerintah, bagaimanapun mereka memiliki segala elemen kekuasaan negara untuk kebijakan yang seharusnya lebih efektif, rakyat tidak ubahnya subjek penerima perlakuan,
Yang ke 3, Menyoal sumbangsih masyarakat dalam upaya menekan pandemi, kami bisa menyampaikan sebagai berikut, mengutip dari sudut pandang civil disobidiense, hal ini merupakan tindakan nyata suatu bentuk perlawanan masyarakat civil terhadap negara, namun bagaimana hal ini bisa terjadi kami melihat jalinan komunikasi yang tidak efektif sedang terjadi, khusunya di antara negara dan rakyat, terutama menyoal tentang kepercayaan publik.
Pemerintah sedang mengalami "crisis of confidence", sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi setengah hati,rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah dapat membuat bumerangvtersendiri yang suatu ketika dapat di luapkan menjadi sebuah tindakan distruptif ke negara, rendahnya kepercayaan publik ini jelas akan memicu civil disobidiense yang bahkan bisa merugikan negara dalam skala yang besar, kami mengingatkan hal ini juga berpotensi meruntuhkan pemerintahan di suatu negara.
Kenapa hal ini terjadi,? Pemerintah harus banyak mengevaluasi dari beberapa perlakuan pejabat publik ataupun kebijakan publik terutama yang menjadi suatu polemik publik, di tengah sikap individu, pusaran politik  kebangsaan maupun conflik interest di berbagai kalangan dan lini,
Pemerintah harus dapat managemen berbagai isu dan wacana yang berkembang di masyarakat, di tengah keputusan demokrasi yang sudah di pilih bangsa paska reformasi,
Prinsip maupun peran Publik Relations, menjadi suatu hal penting dalam upaya mereduksi konflik di ranah horisontal,sebagai jembatan penghubung yang efektif, serta dengan menerapkan komunikasi yang efektif baik lintas sektor pemerintahan, kepentingan, serta elemen bangsa, semua lini harus memahami serta mengilhami khakikat berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih baik, pemimpin negara ini pun juga harus dapat menjadikan jabatan sebagai sebuah amanah.
Bersambung..........
