Mohon tunggu...
Nurhadi
Nurhadi Mohon Tunggu... NeverGiveUp

Nama saya Nurhadi anak ke -2 dari 3 bersaudara Hobby saya menulis terkait hukum, politik dan sejarah, dalam penegakan hukum di negeri ini saya hanya dapat membantu atau berkontribusi dengan menulis

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Jaksa Penuntut Umum Dinilai Tidak Mampu Hadirkan Saksi Pelapor, Korban Dugaan Kriminalisasi Berharap Keadilan

2 April 2021   19:19 Diperbarui: 2 April 2021   19:25 76 1 0 Mohon Tunggu...

Sidang lanjutan dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa Arwan Koty, Batal disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1/4/21, Sidang yang seharusnya digelar dengan agenda saksi pelapor tersebut terpaksa harus ditunda kembali lantaran saksi pelapor tidak hadir.

Tidak hadiranya Bambang Prijono (saksi pelapor) di persidangan membuat pihak terdakwa menilai Bahwa dalam perkara pidana laporan palsu yang membuat Arwana Koty duduk dikursi pesakitan tersebut sangat kental unsur Rekayasa.

Mengantisipasi tudingan miring, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili berkas perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Arwan Koty, Diminta agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Sigit SH agar menghadirkan saksi pelapor Bambang Prijono dari PT.Indotruck Utama untuk diperiksa keterangan dimuka persidangan.

Atas laporan balik dengan Nomor LP/B/0023/I/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020 Dit.Tipideksus Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan oleh saksi pelapor Bambang Prijono selaku Direktur Utama PT Indotruck Utama,

Awalnya Arwan Koty akan mencari keadilan atas pembelian alat berat jenis Excavator kepada PT.Indotruck Utama, Pada tanggal 27 juli 2017. Dengan pengikatan surat Perjanjian Jual Beli (PJB). No.157/PJB/ ITU/JKT/ITU/2017.tertanggal 27 juli 2017. Dengan kesepakatan harga Rp.1.265.000.000, (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Sesuai isi kesepakatan yang tertuang dalam PJB. PT.Indotruck Utama wajib menyerahkan Excavator Volvo EC 210D kepada Arwan Koty selambat lambatnya satu minggu setelah pembayaran lunas. Namun Excavator yang telah dibeli dan telah dibayar lunas tak kunjung diterima oleh Arwan Koty.

Sebelum melakukan upaya hukum, Arwan Koty telah melayangkan surat somasi kepada PT Indotruck. Namun surat somasiNya tidak dihiraukan, Marasa tidak mendapatkan etikat baik dari pihak PT Indotruck Utama, Selanjutnya Arwan Koty membuat laporan polisi dengan No.LP/B/1047/VIII/2018/Atas tindak pidana 378 KUHP dan atau 372 KUHP. karna terlaporNya terlalu banyak, Sehingga membuat kabur pokok perkara, Atas saran penyidik laporan tersebut disuruh mencabut Pada tanggal 16 Mei 2019.

Pada waktu yang sama, Yakni 16 Mei 2019 Arwan Koty kembali membuat laporan dengan Nomor : LP/3082/V/2019/PMJ. masih terkait laporan yang sama, Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bambang Prijono dan Theresia Dewi Anggraeni dari PT.Indotruck Utama.

Tanpa ada konfirmasi kepada Arwan Kota maupun kepay penasihat hukumNya, penyidik telah mengentikan penyidikan saat tahap penyelidikan.

Dengan adanya surat pencabutan laporan Polisi No.LP/B/1047/ VIII/ 2018/Bareskrim tertanggal 28 Agustus 2018 itulah yang diduga Dimanfaatkan oleh pihak terlapor untuk melaporkan balik Arwan Koty.

kepada wartawan Norwandi SH, Penasihat Hukum Arwan Koty dari Kantor Advokat Yayat Surya Purnadi SH MH,YSP & Partners mengatakan, Berdasarkan surat ketetapan penghentian Penyelidikan itulah ternyata penyidik telah melakukan gelar perkara pada tanggal 20 Desember 2019. Sebagai dasar untuk penghentian Penyelidikan, Padahal pada tanggal 21 Desember 2019. Arwan Koty meminta agar diadakan BAP tambahan. Namun hal tersebut hanya  janjikan. Bahwa penyidik mendasarkan penghetian Penyidikan nya berdasarkan surat ketetapan No:S.Tap/66/V/RES.1.11/2019 DitReskrimum tentang Penghentian Penyelidikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN