National Port Digitalization (NPD): "Menonton atau Menjadi Pemain Utama"

Pelabuhan Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi perubahan global, yaitu digitalisasi atau revolusi industri 4.0/society 5.0, sebuah keharusan bahwa pelabuhan harus menjalankan aktifitas operasional dan manajemennya secara digital. Pelabuhan juga dihadapkan pada tantangan saat menghadapi ancaman perubahan iklim dan baru-baru ini dihadapkan pada adanya pandemi covid 19.

Secara umum tantangan sekaligus pontensi pengembangan pelabuhan di Indonesia luasnya cakupan wilayah Indonesia yang nama terdiri atas 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.196 km. Tantangan sosial ekonomi juga menjadi hal yang perlu disikapi dengan baik, dimana ada 268.1 juta penduduk, namun ada disparitas sosial ekonomi wilayah dengan gap yang cukup besar. 

Pelabuhan juga dihadapkan pada masalah biaya logistik yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di sekitar kawasan Asia Tenggara. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan investasi/pembiayaan, dimana pembiayaan pengembangan dan digitalisasi pelabuhan menggunakan APBN akan menjadi sangat sulit dilakukan akibat keterbatasan anggaran pemerintah. 

Dari aspek kebijakan, masih ditemukan adanya tumpang tindih kebijakan walupun sedikit terobati dengan hadirnya undang-undang cipta kerja, namun dalam implementasinya akan banyak terhambat karena tetap saja membutuhkan integrasi antar lembaga/kementerian dan swasta serta stakeholder kepelabuhanan. 

Mengingat pelabuhan merupakan titik pertemuan antarmoda sehingga di pelabuhan terjadi interaksi berbagai stakeholder, yaitu antara lain pemilik barang, pemilik kapal, pengelola pelabuhan, institusi keuangan, keamanan, perizinan, lingkungan dan lainnya, sehingga terjadi tarik-menarik sektoral yang kuat didalam manajemen dan operasional pelabuhan. 

Tantangan selanjutnya muncul dari luar yaitu berupa tantangan geostrategis dan geopolitk, yaitu adanya keinginan negara-negara di dunia yang saling berlomba untuk mengambil posisi sebagai penguasa kemaritiman didunia, sehingga berbagai cara digunakan untuk mengecilkan peran Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? rasanya kita saat ini belum terlalu jauh tertinggal dengan negara lain, sehingga untuk menjadi terdepan dan benar-benar menjadi negara maritim dan poros dunia, Indonesia harus memanfaatkan peluang pada era digital/industry 4.0/society 5.0 dimana negara lain juga sedang bergerak menuju digitalisasi.

Implementasi digitalisasi pelabuhan nasional di Indonesia sudah mulai dijalankan saat ini, kita sudah mulai menjalankan INAPORNET, terakhir akan terintegrasikan dalam National Logistic Ecosystem (NLE).

Bagaimana kepelabuhanan nasional sudah dapat dikatakan digital? Setidaknya ada dua hal yang mencirikan industri 4.0 di pelabuhan, pertama: adanya penggunaan teknologi cyber physical system atau perangkat keras otomatisasi di dalam operasional maupun manajemen pelabuhan, yaitu sebuah mekanisme yang dikendalikan atau dipantau oleh algoritma berbasis komputer, terintegrasi erat dengan Internet dan penggunanya, serta adanya komponen fisik dan perangkat lunak yang sangat terkait, contohnya pengunaan robot-robot yang cerdas dalam melakukan pekerjaan bongkar muat, pengangkutan dan penataan/stacking kontainer di pelabuhan, contoh lainnya adalah penggunaan kamera cctv dan drone cerdas dalam melakukan kegiatan keamanan dan keselamatan di pelabuhan (port safety and security). 

Kedua: adanya penggunaan teknologi intelligent decision support system atau perangkat lunak otomatis di pelabuhan, yaitu sebuah mekanisme penggunaan sistem pendukung keputusan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent) secara ekstensif, sebagai contoh sistem perizinan algoritmik, sistem informasi dokumen barang cerdas, sistem tracking kapal dan barang, penelurusan dokumen secara cerdas dengan blokchain, inaportnet dan NLE.

Penerapan teknologi digital dalam kepelabuhanan diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing pelabuhan dan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan. Namun dalam implementasinya sampai dengan saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan, berikut beberapa kendala yang penulis dapatkan dari berbagai diskusi dan pengamatan di lapangan yaitu: 1) pola pikir sebagian masyarakat yang sudah usang dan skeptis terhadap munculnya teknologi, 2) keenggan untuk berubah karena keterbatasan kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi, maupun sudah dalam zona nyaman tanpa teknologi, sehingga skill dan pengetahuannya tidak bisa bertambah, atau keadaan yang mengancam kehilangan pekerjaan akibat tergantikan oleh digitaliasasi 3) adanya keinginan sebagain individu atau lembaga yang ingin cepat mendapat hasil tanpa melalui proses (instan), padahal perubahan dari sistem manual menuju digitalisasi perlu adanya tahapan dan proses trial and error.