Nur Halimatus Sakdiyah
Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Sampai saat ini dampak dari adanya pandemic covid-19 sudah menjalar di jenjang Pendidikan, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Â Dalam keadaan seperti ini, masyarakat akan merespon dengan cepat hingga terjadi perubahan sosial yang terjadi, tentunya berbagai konflik terjadi disetiap wilayah. George Simmel, seorang filsuf kelahiran Jerman, mengatakan bahwa konflik merupakan bagian alamiah dalam kehidupan masyarakat. Simmel lebih lanjut mengatakan bahwa banyak orang tidak hanya sekedar melibatkan diri dalam konflik, tetapi juga bersemangat dalam berkonflik.[1]Dalam negara Indonesia yang terdapat banyak paham dengan keadaan yang plural, tentu konflik menjadi hal yang sudah biasa, bahkan di negara Indonesia memiliki potensi terbesar terjadinya konflik dibanding negara se-Asia (Prasojo & Pabbajah, 2020).
Dampak yang terjadi akibat adanya pandemic covid-19 ini pada aspek ekonomi merupakan peringatan kepada manusia agar berhenti mengeksploitasi bumi melampaui batas kemampuannya. Deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, dipercaya telah membuat pamdemi lebih mungkin terjadi. Pertumbuhan ekonomi negatif (kegiatan ekonomi mengalami hambatan, terutama titik supply, demand dan produksi). Dari porsi konsumsi terhadap PDB, pembelanja terbesar berasal dari kelompok atas dan menengah. Sebanyak 40 % penduduk termiskin hanya menyumbang 17,7 % belanja. Postur konsumsi domestik inilah yang menyebabkan pandemi memukul amat kencang perekonomian kita.(Dirwan, 2021)
Kemudian, konflik yang terjadi karena aspek Pendidikan. Sekarang sudah bergeser pada past-modernisme dimana teknologi mulai digeluti sampai pada jenjang Pendidikan. Namun, banyak sekali kendala keefektifan dalam pembelajaran daring saat ini, seperti Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi, Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai, Akses Internet yang terbatas, Kurang siapnya penyediaan Anggaran. (Syah, 2020) Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi Pendidikan di Indonesia, dengan kurangnya socialism pada kehidupan Pendidikan.
konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang terjadi secara berulang, berpola dan menghasilkan multi konsekuensi. Maka wajar dikatakan jika masyarakat adalah sebuah arena konflik. Masyarakat (Nusantara) multi kultur ini faktual masih menyimpan bara api konflik. Munculnya konflik bisa terjadi karena hancurnya modal sosial dalam bentuk rasa kepercayaan (social distrust) ditengah masyarakat.(Laha et al., 2021) Menurut D. Cohen dan L. Prusak dalam (Hasbullah, 2006), modal sosial merupakan setiap pola hubungan yang diikat oleh kepercayaan (trust), kesalingpengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai besama (share value). Kabajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran mengatakan kepercayaan (trust) sebagai modal sosial yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Kehilangan trust berarti kehancuran modal sosial, sebab, ia adalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang mengikat hubungan antar orang, bahkan menentukan kehidupan ekonomi negara. Kehilangan trust berarti pula menanggung biaya ekonomi yang tinggi.[2]
konflik yang banyak ditemui di Indonesia adalah konflik horizontal yaitu konflik etno religius yang bersifat komunal, laten dan masih terus mengakar di masyarakat[3] terdapat kecenderungan bahwa konflik di nusantara adalah konflik komunal berbasis isu agama dan kompetisi etnis. Pengalaman dimanapun, konflik berlatar etno religius rentan bertransformasi menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional dan sangat sulit diselesaikan[4]. Seperti konflik komunal yang melibatkan pemeluk agama Islam dan Kristen di Poso (1999-2001) rekonsiliasi konflik Poso menemui kegagalan serius, setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, keterikatan masyarakat pada kondisi masa lalu dan kekhawatiran masyarakat pada kondisi sosial masa kini (eksisting) yang mengancam perdamaian. Kemudian konflik Syiah di Jawa Timur, Belakangan ini sebuah ancaman baru muncul lagi, yaitu lahirnya ISIS.
Banyak konflik yang diakibatkan agama. Hal ini disebabkan tiga hal, yaitu Pertama, secara historis, masyarakat yang mendiami wilayah yang pasca kolonial disebut Indonesia sesungguhnya sangat lekat dengan agama, keagamaan atau sistem kepercayaan tertentu. Kedua, secara filosofis dan dasar kenegaraan, Indonesia meng[1]akui dan menjadikan agama sebagai bagian dari prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, pasca kolonialisme, persoalan agama dan negara masih kerap mewarnai dan bahkan menjadi persolan serius dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.
Terdapat relasi agama dan negara yang berkembang, seperti tipologi negara klasik dimana agama dan negara menyatu, berkembang lagi menjadi tipologi sekuler, terpisahnya negara dan agama. Kemudian berkembang lagi menjadi moderat, maksudnya adalah negara yang memilah dan memilih soal hubungan antara agama dan negara, sehingga tidak sepenuhnya terpisah seperti halnya sekuler, dan juga tidak sepenuhnya menyatu seperti teokrasi. Saadeddine Othmani juga berpendapat sama mengenai pemilahan (tamyiz) antara urusan agama dan negara.(Sadzali, 2020). Polemic yang terjadi di Indonesia sudah muncul sejak bangsa colonial datang hingga dibentuknya Pancasila pada 1 juni yang menjadikan sila pertama yaitu ketuhanan, mengakibatkan Indonesia sampai saat ini harus beragama dan masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih agama mereka. Karena pak Soekarno sebagai pahlawan yang nasionalis ingin memerdekakan Indonesia dengan merdekanya hak-hak  individu. Namun, paham beliau bahwa yang adil dalam negara adalah sekularisme melihat pemerintahan Turki masa kejayaannya, diberontaklah oleh masyarakat Indonesia yang beragama lain, hingga munculnya tipologi moderat di Indonesia.
Namun, sekarang adanya pandemic ini membuat munculnya konflik yang tak terduga, yaitu pembatasan sholat jumat, kegiatan dakwah tabligh akbar dibatasi, kalimat adzan diubah menjadi seruan masyarakat sholat di rumah masing-masing, memberhentikan kegiatan pemberangkatan haji hal ini disebabkan penyebaran Covid-19 akan semakin meluas tatkala terjadi kerumunan manusia.
Untuk menyikapi perkembangan karena konflik keagamaan di Indonesia ini, perlu disadari bahwa adanya wabah Covid-19 seyogyanya manusia harus sabar dan shalat sebagimana firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah: 45, yang artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang[1]orang yang khusyu. Sehingga masyarakat dalam memandang adanya keadaan saat ini harus tak lepas pada ajaran Al-qur'an dan Hadist. Seperti pada pedoman HMI yaitu Nilai-nilai dasar perjuangan, harus tak boleh ada rekayasa manusia didalam ajaran-Nya.
Sebagai kader HMI dalam menyikapi hal ini, dituntut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami kondisi pandemic covid-19. NDP HMI dalam bab 1 yaitu dasar-dasar kepercayaan paham rukun iman dengan mengimani hari akhir dan bab 3 kemerdekaan manusia dan keharusan universal percayanya takdir qada' dan qadar masih sangat relevan dengan keadaan sekarang. Untuk itu, jika kader HMI tidak ikut andil pada permasalahan Indonesia saat ini akan mempengaruhi tujuan HMI mencapai masyarakat adil Makmur yang di Ridhoi Alloh swt.
