Badan usaha merupakan suatu organisasi yang kegiatan usahanya dalam bidang perekenomian yang meliputi perdagangan, perindustrian, perjasaan dan keuangan  itu sendiri. Dalam UU BUMN, badan usaha milik negara pun dibagi menjadi dua bagian yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseorangan (persero).
Kementrian keuangan (kemenkeu) republik Indonesia menyatakan bahwa kontribusi penerimaan dari badan usaha milik negara (BUMN) terhadap pendapatan belanja negara (APBN) mengalami peningkatn yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Suahasil Nazara (Kepala badan kebijakan fiscal atau BKF) menyatakan bahwa adanya suatu peningkatan APBN melalui BUMN selama empat tahun terakhir. Hal senada juga dituturkan oleh Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Refrisond Baswir dan Ekonom senior Core Indonesia Hendri Saparini bahwa selama empat tahun terakhir, sumbangan BUMN terhadap APBN meningkat sebesar rata-rata 9,8 persen per tahun.
Pada satu sisi kinerja keuangan BUMN memang sangat menggembirakan bahwa BUMN tidak hanya mampu mengelola keuangan tetapi juga siap dalam mengahadapi gejolak perekonomian. Keberadaan BUMN juga merupakan salah satu  wujut nyata pasal 33 UUD 1945 yang memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan berbicara pada forum LK3 HMI Badko Jawa Barat kemaren (23/01/2019) Dr. Suherman Shaleh juga menyampaikan bahwa kesejahteraan rakyat adalah hal terpenting dalam setiap gerak pengelolaan negara, bagaimana supaya negara dapat menciptakan keadilan bagi rakyatnya salah satunya melalui BUMN serta bagaimana menjaga kedaulatan negara itu sendiri.
Dalam realitanya seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat dan bangsa ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja BUMN itu sendiri. Apabila BUMN tidak mampu beroperasi dengan tingkat efisiensi yang baik maka pada akhirnya  akan menimbulkan beban bagi keuangan negara dan masyarakat akan menerima pelayanan yang tidak memadai dan harus menanggung biaya yang lebih tinggi.
Kinerja BUMN masih belum optimal, walaupun saat ini kinerja BUMN secara keseluruhan menunjukkan pada adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Kinerja BUMN berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran pajak maupun bukan pajak. Masih banyak kendala serta permasalahan lain yang dalam pengelolaan BUMN seperti lemahnya koordinasi kebijakan anatara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan insustrial dan pasr tempat BUMN tersebut beroperasi.
Ke depan , tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberikan sumbangan yang besar pada keuangan negara disamping bagaimana masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang baik serta iklim persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut BUMN yang sehat, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk itu perlu kiranya adanya suatu upaya bagaimana pengelolaan BUMN terarah dengan melakukan upaya sebagai berikut: pertama, melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh.
Kedua, memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN komerdsial sehingga dapat meningkatkan dan pengalokasikan anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif serta kontribusi BUMN meningkat. Ketiga, melanjurkan langkah-langkah restrukturasi yang meliputi manajemen, organisasi, operasi dan system prosedur. Keempat, melanjutkan langkah privatisasi yang selektif dan sesuai arah pengembangan BUMN. Kelima, Â memantapkan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN.
