Kasus penyakit kusta di Indonesia bertambah sebanyak 17 ribu – 20 ribu kasus setiap tahunnya. Adapun Indonesia menempati urutan ke-3 di dunia dengan kasus kusta paling banyak setelah Brazil dan India. Provinsi paling tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Kusta merupakan salah satu penyakit menular yang masih ada di Indonesia. Penyebabnya adalah kuman Mycobacterium Leprae yang menyerang saraf tepi. Sehingga menyebabkan luka pad kulit, kerusakan saraf, dan kelemahan otot. Pengidap kusta biasanya memiliki gejala bercak putih di beberapa bagian tubuh yang sering dikira hanya panu, kurap, atau infeksi jamur saja. Meski tergolong menular, penyakit kusta ini tidak mematikan. Bahkan penderitanya bisa dinyatakan sembuh jika menjalani pengobatan yang tepat. Jika tidak segera diobati bisa menyebabkan kecacatan pada penderita.
Namun, seringkali kusta diasosiasikan dengan penyakit kutukan atau hasil guna-guna. Sehingga penderitanya dikucilkan dan mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat. Stigma dan diskriminasi negative yang disematkan kepada penderita kusta inilah yang menjadi kendala dalam mencapai eliminasi kusta di Indonesia. Dan tidak sedikit terjadinya kasus kesenjangan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Di masa pandemi Covid-19, penderita kusta maupun orang yang pernah mengalami kusta terhambat dalam pelayanan akses kesehatan, padahal penderita kusta tidak boleh mengalami putus pengobatan.
Terkait permasalah kusta tersebut, melalui ruang diskusi KBR, Kamis (22/10) mengupas tentang “Akses Kesehatan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Termasuk Orang Dengan Kusta” yang menghadirkan nara sumber Bpk. Suwata dari Dinas Kesehatan Kab. Subang, dan Bpk. Ardiansyah selaku Aktivis Kusta & Ketua PerMaTa Bulukumba, Sulawesi Selatan
Dalam keterangannya, Suwata menjelaskan bahwa di Kabupaten Subang penyakit kusta masih menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat, dikarenakan penyakit ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi akibat cacat yang ditimbulkannya. Selain itu, pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang keliru tentang penyakit kusta sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevelensi atau angka cacat tingkat dua di Kabupaten Subang.
“Cacat tingkat dua di kabupaten subang tahun 2018 saja kita angka cacatnya adalah sebanyak 7 kasus atau 5% dari keseluruhan kasus yang ditemukan. Kemudian tahun 2019 itu, ada sebanyak 9 kasus dari keseluruhan kasus yang ditemukan atau 7,9%. Kemudian di tahun 2020, ada 12 kasus atau 11% dari seluruh kasus yang ditemukan,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Aktivis Kusta, Ardiansyah. “ Gambaran orang dengan penyakit kusta di Bulukumba hampir sama dengan di daerah yaitu stigma dan diskriminasi yang dialami masih sangat tinggi. Sehingga menimbulkan penemuan kasus yang terlambat dan angka kusta semakin terus meningkat”.
Karena adanya stigma tersebut, penderita kusta dan penyandang disabilitas kerap mengalami perlakuan diskriminatif dalam bentuk penolakan di tempat & Saranan seperti transportasi, tempat makan, tempat ibadah, sekolah, tempat kerja serta rumah sakit menghambat Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYMPK), penderita kusta dan penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan infrastruktur. Sementara, masih adanya stigma dan diskriminatif yang membuat para penderita seringkali menghindari berobat. Padahal, dengan pengobatan yang baik dan rutin, kusta dapat disembuhkan dan dicegah penularannya lebih lanjut.
