Perhatian Pemerintah dalam Memetakan Potensi dan Mitigasi Bencana di Indonesia

Indonesia dinilai memiliki areal lahan yang subur dengan kondisi geografis yang terletak di sepanjang garis pantai dan terdiri dari banyak kepulauan. Menjadikan sumber daya alam di negara kita berlimpah. Selama ini ternyata tidak hanya subur dalam segi sumber daya alam saja namun juga berada pada titik rawan lokasi bencana alam terutama gempa bumi dan tsunami. 

Tingginya korban jiwa akibat bencana di Indonesia, menurut Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), bahkan tercatat terjadi sejak tahun 2000. Hal itu berkorelasi kuat dengan kondisi geografis Indonesia yang memang terletak di kawasan rawan bencana (ring of fire).

Berbekal kesadaran itulah mitigasi bencana sejatinya telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BPBD se-Indonesia memberikan setidaknya enam arahan terkait implementasi mitigasi bencana. Arahan pertama, setiap (perencanaan) pembangunan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana. 

Di mana dalam hal ini, pemda harus tegas menetapkan tata ruang berbasis resiko bencana. Kedua, pelibatan akademisi dan pakar bencana untuk mengkaji, menganalisis potensi bencana supaya kita mampu memprediksi siklus ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana.

Kemudian ketiga, saat terjadi bencana, gubernur sebagai komandan satuan tugas penanganan kondisi darurat, dengan didukung pangdam dan kapolda sebagai wakilnya. Keempat, pembangunan dan peringatan dini terpadu berbasiskan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian para pakar. 

Di sini Kepala BNPB bertugas mengordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membangun sistem peringatan dini terpadu. Kelima, pendidikan kebencanaan dimulai tahun ini, baik di sekolah maupun di masyarakat, terutama di daerah rawan bencana. 

Papan peringatan, rute evakuasi harus dibuat atau dipasang dengan jelas. Dan keenam, perlu dilakukan simulasi dan pelatihan (gladi) penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan hingga ke tingkat RT/RW agar membangun kesiap-siagaan bencana masyarakat.

Rakornas Penanggulangan Bencana (sumber: ksp.go.id)

Kendati demikian besarnya perhatian pemerintah terkait antisipasi dan penanganan bencana, implementasi mitigasi bencana kerap masih menuai kritik dan tanda tanya besar. Di antaranya mengenai kegagalan sistem peringatan dini Tsunami dan lemahnya Mitigasi Bencana. Perlu dilakukan terobosan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk penguasaan dan kepemilikan teknologi.

Untuk itulah perlunya dibahas dan dikaji kembali mengenai peran pemerintah dan bagaimana langkah yang mereka ambil mengingat seringnya frekuensi terjadinya bencana alam di Indonesia dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertemakan 'Potensi dan Mitigasi Kebencanaan' pada Jumat (8/2) yang berlokasi di Gedung Auditorium BMKG, Jakpus.

Sumber: FMB9.id

Pada kesempatan tersebut turut pula menghadirkan narasumber ahli dan praktisi di bidangnya masing-masing. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bapak Rahmat Triyono, Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (BIG) Bapak Antonius Bambang Wijanarto, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Kementerian ESDM Bapak Hendra Gunawan, dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Mas Lilik Kurniawan. Acara yang dimulai sejak pagi hari tersebut dimoderatori oleh News Anchor Cheryl Tanzil.

Pak Hendra Gunawan (dok. FMB9.id)

Hal yang senada diungkapkan oleh Pak Hendra Gunawan sebagai Kepala PVMBG dimana menurut beliau saat ini pihaknya telah  menerapkan strategi mitigasi bencana. Secara umum dengan mengidentifikasi potensi rangkaian bencana yang telah terjadi sebelumnya kemudian menganalisis berbagai kemungkinan yang bakal terjadi lalu membuat peta kawasan rawan bencana.