Sama halnya nanti, WNI juga bisa menjadi menteri atau presiden di negara lain, mengapa di negara kita WNA juga dilarang? Ya karena regulasi masih melarang gaesss...
Makanya jika ingin punya bupati atau menteri atau presiden dari luar negeri, segera diubah regulasinya.
Risiko konflik vertikal maupun horisontal harus dipertimbangkan, namun dunia sudah sulit diprediksi. Semua bisa terjadi. Anak tiri WNI bisa menjadi Presiden Amerika Serikat, yakni Bapak Barack Obama Husein. Mengapa beliau bisa menjadi presiden USA? Karena ktp nya Amerika, meski pernah hidup di Menteng Jakarta ketika doeloe.
Nah, WNA mau menjadi Bupati, bahkan Presiden, ya KTP nya diubah,atau catatan Imigrasi dan Embassy disesuaikan.
Semua bisa diatur, selama regulasi memungkinkan. Kuncinya di regulasi.
Dalam konteks bisnis, ilmunya ada di administrasi bisnis seperti di STIAMAK Barunawati Surabaya. Fakutasnya adalah FIA Fakultas Ilmu Administrasi, FIA ada di UA, UI, sedangkan di STIAMAK adalah Program Studi Khusus Administrasi dan Bisnis, dengan konsentrasi Manajemen Logistik dan Bisnis Kepelabuhan. Makanya di STIAMAK juga dipelajari masalah privatisasi, hukum bisnis, dan hal lain terkait kepemimpinan asing khususnya di International Maritime Leadership, yang kita mendatangkan nara sumber lintas negara dari Belanda, Singapura, Denmar, China, Malaysia, Koera, dan lain sebagainya. Tema seperti eksistensi pejabat asing, dalam konteks administrasi bisnis, adalah hal yang lazim dan biasa.
Dalam konteks publik, ilmunya di administrasi publik atau Pemerintahan, atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di banyak Universitas Negeri, seperti UGM, UNAIR, UI, UNDIP, dan lain sebagainya.
Dan jika DPR masih bekerja efektif, ya masalah regulasi pemerintahan itu di tangan legislatif. Semua bisa disesuaikan dengan regulasi, atau hukum dibalik, regulasi bisa diatur untuk sesuai tuntutan zaman.
Nah, kalau ada yang keberatan, keberatan itu juga disampaikan dalam koridor regulasi. Demo pun harus sesuai regulasi. Makanya kita musti memilih DPR yang pro rakyat, pro kesejahteraan kita bersama, bukan kesejahteraan orang tertentu.
Wallahu alam. (08.02.2021/Endepe)
