Topik yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah soal nama-nama orang ternama di dunia termasuk di Indonesia yang tercantum dalam apa yang kemudian dikenal sebagai "Panama Papers". Intinya nama-nama tersebutr menggunakan jasa perusahaan di Panama untuk "mencucui" uang dengan tujuan antara lain menghindari pajak.
Ada kenyataan yang tak terbantahkan bahwa jika disuruh memilih maka orang tidak akan suka untuk membayar pajak. Jika dihadapkan pada pilihan membayar pajak atau tidak maka pastilah memilih tidak membayar pajak.
Namun pajak bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan ekonomi. Lalu bagaimana supaya orang tertarik bayar pajak khususnya di Indonesia? Berikut beberapa kebijakan yang bisa diambil dan mungkin sudah diambil oleh pemerintah.
Pertama, meyakinkan wajib pajak bahwa pajak yang dibayar memang benar-benar digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini sudah ditempuh pemerintah dengan kampanye di baliho atau spanduk di mana-mana antara lain misalnya di jembatan ada tulisan "Jembatan ini dibangun dari pajak yang anda bayar". Di luar negeri, manfaat pajak yang dibayar ini katanya terlihat jelas. Di negara-negara bagian yang pajaknya rendah maka infrastrukturnya jelek dan jika tarif pajak lokalnya tinggi maka infratsrukturnya bagus.
Kedua, menindak tegas kasus-kasus korupsi pajak. Penindakan itu hendaknya tidak hanya pada petugas pajaknya tetapi juga pengusahanya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan Amnesti Pajak yang UU nya baru digodok. Jika pengusaha ditoleransikan untuk mendapat pengampunan pajak maka ia akan menunggu sampai diberikan pengampunan berikutnya.
Ketiga, intensifkan untuk mengejar para pembayar pajak yang selama ini menghindar dari kewajibannya.
Keempat, berilah penghargaan kepada para pembayar pajak yang patuh. Selama ini sering yang diberikan penghargaan adalah para wajib pajak yang membayar pajak terbesar tetapi bukan yang terpatuh.
