Dahrun Usman
Dahrun Usman Essais, Cerpenis dan Kolomnis

Manuisa sederhana yang punya niat, usaha dan kemauan.

Selanjutnya

Tutup

Jakarta Pilihan

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

29 Juli 2017   15:16 Diperbarui: 29 Juli 2017   15:28 1252 0 0
Urgensi Pemindahan  Ibu Kota Negara
indoguide22.blogspot.com

Pada 6 Februari 2015 Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia oleh Castrol Magnetec Stop-Start Index, dengan kriteria jumlah rata-rata yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti dan kembali jalan, Jakarta menjadi pemuncak di dunia dengan 33.240 stop start per-tahun. Minggu kedua bulan Februari 2015 hampir seluruh wilayah DKI Jakarta terendam oleh banjir, bahkan kawasan Istana Negara sebagai simbol kebanggan dan kewibawaan negara juga tidak luput dari genangan banjir.

Diskusi dan wacana untuk memindahkan ibu kota negara kembali mengemuka dari para akademisi, politisi, sejarawan dan berbagai elemen rakyat Indonesia. Sesungguhnya menjelang berakhirnya kepemimpinan SBY rencana pemindahan ibu kota negara sudah sampai pada tahap pengkajian daerah yang dipilih. Beberapa wilayah yang masuk dalam biding adalah Lampung, Sulawesi Barat, Palangkaraya, dan Banten. Bahkan saat itu rencana ini sudah masuk ke dalam Bappenas, tetapi rencana ini seperti hilang di telan bumi seiring dengan hilangnya banjir dari jalan-jalan protokol Jakarta. Sungguh sayang belum ada political willdari pemerintah pusat untuk meindaklanjuti rencana ini, sehingga ketika banjir datang lagi wacana pemindahan ibu kota kembali mengemuka, tetapi ketika banjir sudah hilang, rencanapun ikut hilang.                                         

Adalah tim 5 yang terdiri dari akademisi dari Universitas Lampung (UNILA) dan UBL (Universitas Bandar Lampung) yang mengkaji empat tahun lalu untuk menjajaki Provinsi Lampung sebagai salah satu tempat paling strategis sebagai pusat pemerintahan Indonesia (Arizka Warganegara 2015). Menurut tim 5 ini Lampung mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan daerah lain; pertama, Lampung Timur sangat dekat dengan Jakarta sehingga ketika pusat pemerintahan pindah ke Lampung sementara Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Kedua, dua pertiga penduduk Indonesia terkosentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga dari sisi degree of interestkalau pusat pemerintahan ada di Lampung kontrol pemerintahan pusat atas mayoritas wilayah menjadi efektif dan efisien. Ketiga, secara geologis daerah Lampung timur aman dari gempa, potensi banjir dan tsunami. Keempat, secara geografis Lampung lebih dekat dengan 10 anggota ASEAN dalam rangka menyambut dan berkompetisi di iklim Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sementara pada sisi lain, Andrinof Chaniago lebih memilih Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai tempat yang ideal sebagai pusat pemerintahan RI (Ibu Kota Negara). Hal ini juga berkaitan dengan masterplan pemindahan ibu kota negara yang pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Kita memahami Soekarno adalah tipikal pemimpin yang visioner, mercusuar dan bisa membaca kondisi demografi, politik, ekonomi, sosial dan budaya ke depan yang akan terjadi seandainya ibu kota negara dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta. Secara geo-politik, Presiden Soekarno memilih Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara masa depan Indonesia.

Alasan geo-politik Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya adalah; pertama, secara geografis dan geologi Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung merapi, ketersediaan air melimpah, dan tidak berada dalam lipatan-lempengan-tektonik yang bisa menyebabkan gempa tektonik dan tsunami yang mematikan seperti Pulau Sumatera. Kedua, secara sosiologis, Palangkaraya adalah as-nya (tengah-tengahnya) Indonesia, sehingga memenuhii aspek "keadilan" jarak untuk rakyat Indonesia yang berada di Sabang, Merauke, Pulau Rote dan Miangas.

Ketiga, secara politik, Palangkaraya berdekatan dengan Negara Brunei Darussalam dan Malaysia bagian Timur, sehingga kalau ibu kota di sini kontrol perbatasan dan intrik-politik yang berkaitan dengan masalah perbatasan bisa diselesaikan dengan cepat karena dekat dengan pusat pemerintahan. Keempat, secara etnologis, Palangkaraya bisa mewakili pluralisme Indonesia karena berdekatan dengan wilayah Indonesia timur yang banyak dihuni oleh berbagai macam etnis dan selama ini merasa "jauh" dengan ibu kota negara saat ini Jakarta. 

Kelima, dalam konteks integrasi nasional, Palangkaraya diyakini sangat comfortablekarena pada posisi strategis untuk merangkul wilayah Indonesia timur yang sering terdengar adanya usaha disintegrasi. Keenam, secara ekonomis akan menguntungkan Indonesia sebab dengan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, maka kita berharap hutan hujan tropis di Kalimantan dapat kita selamatkan dari illgal loging dan eksplorasi batu bara bisa dikendalikan. Dan peredaran uang (ekonomis) sudah tidak lagi berpusat di Jakarta, sehingga pemerataan hasil pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Political will

Pemindahan ibu kota ke Lampung, Banten, Sulawesi Barat maupun ke Palangkaraya seharusnya sudah tidak dalam tahap wacana, tetapi sudah masuk ke tahap pembuatan payung hukum, rencana teknis, pembiayaan dan realisasi. Menurut mantan wakil ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid sangat mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya. Menurutnya, Jakarta dengan beban yang ada dan segala persoalannya, sudah tidak pantas sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Sedangkan Palangkaraya secara geografis sangat strategis, letak tanahnya dataran, ketersediaan air melimpah, dan bisa dibangun pusat kota pemerintahan yang baru sehingga akan tertata lebih teratur dan nyaman. Semua rakyat akan menyetujui dengan pemindahan ibu kota negara, yang terpenting adalah adanya political willdari pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan.

Pemerintah harus berfikir dan berpandangan visioner untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan tidak dilakukan secara serentak dan "grasa-grusu" tetapi dilaksanakan secara bertahap, bisa berproses selama sepuluh sampai lima belas tahun sambil membangun infrastruktur seperti; kantor pemerintahan, istana negara, mabes Polri dan TNI, bandara, pelabuhan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas pendukung lainnya. Sebab hal serupa pernah dilakukan oleh Afrika Selatan, Malaysia, Amerika Serikat dan Kanada.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan Wagub Achmad Diren, orang nomor satu di Kalteng ini sangat mendukung pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan ke Palangkaraya. Menurut beliau, Kalteng adalah wilayah yang sangat tepat dan strategis sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno. Apalagi Kalteng adalah provinsi terluas setelah Papua dan Kaltim. Luas kalteng mencapai 153.564 km2, terdiri dari 1 kota, 13 kabupaten, dan 129 kecamatan. 

Dari luas wilayah 153.564 km2 tersebut sebesar 89.168 km2 adalah hutan, semak belukar 37.741 km2, rawa 11.614 km2,  10.797 pertanian dan perkebunan, perairan 1.420 km2, dan tanah lainya seluas 2.825 km2. Sementara jumlah penduduk Kalteng hanya 2.202.599 jiwa per-Mei 2010, bandingkan dengan Jakarta yang jumlah penduduknya mencapai 12 juta jiwa, sementara luas wilayahnya tidak ada sepersepuluhnya Kalteng.

Gubernur Teras Narang siap seandainya ibu kota negara dan pusat pemerintahan segera dipindah ke Palangkaraya, sebab itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan Teras Narang siap membantu dalam pemsbangunan infrastruktur, tetapi membangun harus tetap melestarikan alam, pertanian, peternakan, pekerbunan, kehutanan, pertambangan dan energy. Seandainya Palangkaraya menjadi pilihan ibu kota negara, maka kita bisa membangun ibu kota negara yang tertata dengan rapih, indah, bersih, dan tentunya hijau karena harus tetap melestarikan hutan yang ada di sana.

Secara pribadi, penulis sangat mendukung kalau ibu kota negara pindah ke Palangkaraya daripada pindah ke kota lain di Pulau Jawa, dengan berbagai alasan dan keuntungan; pertama, akan terjadi demography balance,dengan pindahnya ibu kota ke Pulau Kalimantan---pulau terbesar, maka Kota Palangkaraya akan manjadi take-overatau faktor penarik terjadinya perpindahan penduduk "secara alamiah" dari Jakarta ke Palangkaraya. Dengan pindahnya semua Kementrian dan lembaga-lembaga vital negara ke Palangkaraya, otomatis para pegawai akan eksodus ke sana sehingga akan mengurangi kepadatan, kemacetan dan kekumuhan Kota Jakarta. Kemudian dalam skala yang besar, banyak penduduk di Pulau Jawa yang akan mencari pekerjaan di Kalimantan sehingga kepadatan di Pulau Jawa bisa dikurangi.

Kedua, perpindahan ibu kota ke Palangkaraya akan diikuti oleh perpindahan perekonomian dan pusat pendidikan yang selama ini didominasi oleh Pulau Jawa. Ketiga, perpindahan ibu kota negara ke Palangkaraya akan semakin memantapkan integrasi NKRI. Keempat, pembangunan nasional akan semakin cepat meratakan kesejahteraan ke seluruh tanah air, sebab pusat pemerintahan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Kelima, daerah-daerah terluar dan perbatasan dengan Malaysia akan semakin mudah untuk dikontrol dan mencegah arogansi Malaysia yang selalu berkeinginan mencaplok wilayah Indonesia. Keenam, dengan perpindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa, maka tidak ada lagi istilah "pembangunan pilih kasih karena terpusat di Pulau Jawa" yang selama ini menjadi ketidakpuasan rakyat Indonesia di daerah perbatasan dan wilayah Indonesia bagian timur.

Bahkan penulis berharap, setelah ibu kota negara di Palangkaraya seratus tahun berikutnya pindah ke Makassar, seratus tahun kemudian pindah ke Jayapura dan seterusnya sehingga perkembangan dan pembangunan antar provinsi berjalan dengan imbang dan merata.

Semoga pemerintah pusat beserta jajarannya serta para pejabat yang duduk di parlemen benar-benar serius (political will) untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, bukan hanya sekedar wacana saja. Semua harus realisasikan semata-mata demi kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami seluruh rakyat Indonesia insaalloh mendukung pemindahan tersebut, asal demi kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.