Mohon tunggu...
Nurmitra Sari Purba
Nurmitra Sari Purba Mohon Tunggu... Statistician

Menulis untuk mencerdaskan diri sendiri.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Sejarah GAM dan Hukuman Cambuk di Aceh

16 Mei 2020   01:29 Diperbarui: 22 Juni 2020   10:02 115 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sejarah GAM dan Hukuman Cambuk di Aceh
Hukuman cambuk karena berzina

Kita berkenalan dahulu dengan Qanun Jinayat yaitu hukuman cambuk untuk pelanggaran pidana yang berlaku di Serambi Mekkah, Aceh. Salah satu pelaksanaanya adalah pada Oktober tahun 2019 kemarin. Ada seorang perempuan yang dihukum cambuk karena kedapatan melakukan zina dengan salah satu ulama di Aceh. Ya, Qanun Jinayat tidak pandang bulu. Itu merupakan kali pertamanya seorang pemuka agama menjadi terpidana.

Adapun Qanun Jinayat diberlakukan untuk 10 bentuk pidana yaitu khamar (miras), maisir (judi), khalwat (pasangan bukan muhrim), ikhtilath (bermesraan/bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, gadzaf (fitnah zina tanpa saksi minimal empat orang), liwath (gay) dan musahaqah (lesbian).

Memang, Qanun Jinayat ini menuai pro dan kontra. Banyak pihak menganggap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh bertentangan dengan aturan-aturan internasional dan dalam negeri. Mulai dari melanggar HAM, bertentangan dengan konveksi anti-penyiksaan, bertentangan dengan KUHP, kerugian atau diskriminasi terhadap kaum perempuan apabila sebagai korban pemerkosaan ia tidak memiliki bukti maka ia akan dituduh melakukan tindakan tersebut, dan kontra lainnya.

Tapi, bagaimana sih sebenarnya sejarah kemunculan Qanun Jinayat di Aceh?

Sultan Iskandar Muda
Sultan Iskandar Muda
Penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini pernah terjadi pada Sultan Iskandar Muda yang merajam putranya sendiri karena ketahuan berzina. Namun sebenarnya hingga saat kemerdekaan Indonesia belum ada aturan baku yang memayungi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Upaya untuk menerapkan syariat Islam di Aceh baru terlihat ketika Daud Beureuh, seorang reformis Aceh, mengumpulkan bantuan dana sebesar 500.000 dolar untuk pemerintahan Soekarno pada tahun 1948. Pada saat itu Soekarno pun berjanji untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri termasuk dalam hal pelaksanaan syariat Islam. Namun janji tersebut diingkari, Aceh justru dijadikan satu provinsi bersama Sumatera Utara pada tahun 1951. Hal inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh pada tahun 1962.

Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dan berjanji untuk membuat undang-undang tentang syariat Islam di Aceh. Daud Beureuh juga sempat menjadi gubernur Aceh. Namun pembuatan undang-undang syariat Islam tersebut tidak terpenuhi, begitupun realisasi otonomi daerah.

Hal ini semakin parah di era Orde Baru ketika pelanggaran HAM oleh militer kerap terjadi di Aceh serta kontrak minyak dan gas yang tidak menyejahterakan penduduk Aceh. Hasan Di Tiro, cucu dari Teuku Cik Di Tiro dan mantan menteri luar negeri Darul Islam, menganggap bahwa telah terjadi penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa terhadap Aceh. Aceh diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam, sementara hasil tersebut hanya dinikmati oleh lingkaran pusat. Rakyat Aceh sebenarnya kaya, tapi miskin. Hasan Di Tiro kemudian memproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie atas nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk hubungan dengan dunia internasional, GAM menggunakan nama ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front). Berbeda dengan Darul Islam yang ingin menciptakan Negara Islam Indonesia, GAM bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan self-determination.

GAM muncul secara diam-diam karena pihak GAM tidak siap berhadapan langsung dengan pihak penguasa, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. GAM diketahui keberadaannya ketika ada beberapa perusahaan besar di Aceh yang menolak membayar pajak kepada GAM.

Dalam perkembangannya, GAM telah melalui tiga fase penting. Fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya didominasi oleh kaum terpelajar dan saat itu GAM merupakan gerakan bawah tanah. Fase kedua, 1989-1998, fase ini lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh. Fase ketiga, pasca 1998, dalam fase ini pemerintah pusat masih tetap menggunakan kekerasan dalam menghadapi GAM maupun rakyat Aceh yang didalam dirinya sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme ke-Acehan.

Kemudian muncul berbagai pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu. Dalam bidang politik, terjadi kebijakan pemerintah yang sentralistik. Hal tersebut tampak dalam penentuan gubernur atau bupati. Gubernur atau bupati yang dipilih berasal dari orang GAM. Strategi ini diterapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin agar pemerintah Aceh, khususnya gubernur, berada langsung dibawah kendali pusat. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN