Pentingnya Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Diduga munculnya pertama kali virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, China pada akhir bulan Desember 2019. Sehingga penyakit ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Covid-19 telah menjadi pandemi dikarenakan hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari virus ini. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 ini dirasakan pada berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, pertanian, sosial masyarakat dan lainnya. 

Pandemi ini menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha termasuk pertanian. Hal yang harus menjadi perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat dari sektor tersebut adalah ketersediaan pangan selama masa pandemi covid-19. Salah satu cara untuk mencukupinya ketersediaan pangan dan mengatasi masalah kerawanan pangan ialah dengan Gerakan Ketahanan Pangan (GKP). Gerakan ini telah diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian di masa pandemi. Keberhasilan program ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketahanan pangan di masa pandemi covid-19 menjadi masalah baru di masyarakat karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga intensitas untuk kegiatan di luar rumah dibatasi agar penyebaran covid-19 dapat diminimalisir. Bahkan di masa pandemi ini banyak pekerja kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dari pekerjaannya. 

Akibat dari kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan mengakibatkan semakin rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan. Padahal pangan merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi manusia yang digunakan untuk bertahan hidup dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tinggi rendahnya pangan yang berhasil dipenuhi (termasuk akses pangan, harga, jumlah dan variasi) dapat menjadi indikator dalam menentukan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan perlu diupayakan untuk menghindari krisis pangan di Indonesia guna pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi covid-19. Menurut UU No 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat dikatakan tahan pangan apabila memiliki ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Ketahanan pangan dapat dimulai dari lini terkecil yaitu rumah tangga. Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya ketahanan pangan dalam keluarga ialah membentuk kebun gizi atau bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan di rumah. Rumah tangga yang berada di perkotaan dapat melakukannya dengan cara urban farming. 

Tanaman yang dapat ditanam ialah tanaman pangan lokal seperti cabai, terong, sawi, bayam, tomat dan lain-lain. Dengan adanya kebun gizi ini diharapkan keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan pengeluaran yang kecil. Dengan lahan yang lebih luas dapat dilakukan food estate atau lumbung pangan nasional. Food estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk ketahanan pangan yaitu budidaya ikan lele atau budidaya ikan dalam ember. Selain dapat memenuhi kebutuhan pangan, langkah-langkah tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan menambah penghasilan di masa pandemi covid-19.

 Referensi :

Susilo, A. et al. (2020) 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), p. 45. doi: 10.7454/jpdi.v7i1.415.

Saliem, H.P., M. Ariani, Y. Marisa, dan T.B. Purwantini. 2002. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor: Kementerian Pertanian.