Mohon tunggu...
novance silitonga
novance silitonga Mohon Tunggu... Penulis - senang baca, nulis, jalan-jalan apalagi nonton, masak dan mengurus taman.

senang baca, nulis, jalan-jalan apalagi nonton, masak dan mengurus taman.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Gebrakan Merombak Kabinet

23 Desember 2020   17:47 Diperbarui: 23 Desember 2020   18:00 175
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tak berselang berapa lama aparat penegak hukum KPK melakukan penangkapan terhadap para petinggi negeri ini. Tentu saja masyarakat terkejut, geram dan marah. Mungkin saja sumpah serapah masyarakat dialamatkan kepada kedua menteri yang menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial. 

Sebelumnya, kedua menteri ini, oleh Presiden dianggap dapat membantunya dalam menjalankan tugas konstitusi yaitu melayani rakyat dengan segala bentuknya. 

Edhy Prabowo dipercaya mengembangkan dan memajukan kehidupan ekonomi para nelayan sedangkan Juliari Batubara ditugaskan melayani masyarakat yang kehidupan ekonomi maupun sosial cenderung miskin dan rentan. Kedua menteri ini mengemban tugas kemanusiaan yang mulia.

Ingkar Janji Politik 

Sedari awal beban Menteri KKP tidak ringan dalam menghadirkan berbagai formula kebijakan yang membawa kehidupan nelayan lebih maju dan berkembang. Paling tidak ada 2 beban yang dihadapi oleh Menteri Edhy yaitu beban psikologis dan beban profesionalitas. 

Mau tidak mau beliau senantiasa berada di bawah bayangan samar menteri sebelumnya yang selalu mengambil kebijakan populis walaupun sering disindir oleh bosnya yaitu presiden. Seakan tak peduli dan terus menghidupkan keyakinannya untuk senantiasa berpihak kepada ekonomi nelayan. Kebijakan "tenggelamkan" yang selalu kontroversial masih dikenang bahkan dirindukan hingga saat ini. Tuntutan publik agar bekerja dengan cara-cara Susi Pudjiastuti yang praktis adalah beban psikologis Menteri Edhy.

Lantas apa beban profesionalitas yang ada? Divsatu kesempatan Menteri Edhy mengatakan bahwa sebuah kehormatan dipercaya Presiden menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan walaupun beliau tidak terlalu menguasai "arena" yang akan dijalani, namun berjanji akan beradaptasi dan belajar.

Mengingat jabatan menteri adalah jabatan politis dan hak prerogatif Presiden, maka pernyataan tersebut tidak dapat dipersalahkan apalagi digugat, walau sebenarnya agak mengingkari nalar berpikir yang wajar. 

Sepolitis apapun jabatan, bukankah profesionalitas merupakan unsur vital dan sebuah "necessary and sufficient conditions" yang harus dimiliki seseorang pejabat? Akhirnya Menteri Edhy tidak mampu menghadapi dan beradaptasi dengan kedua beban itu dan memilih mengambil jalan pintas dengan mengkhianati janjinya kepada Presiden.

Setali tiga uang, Menteri Juliari Batubara melakukan hal yang sama dengan koleganya. Janji politik kepada Presiden juga diciderai. Tidak ada yang menyangka menteri ini akan melakukan perbuatan tidak terpuji. Banyak yang menaruh asa pada kepemimpinan Menteri Juliari, terlebih beliau ini berasal dari kelompok "minoritas" yang tidak selalu mudah mendapatkan posisi politik terhormat di negeri ini.

Kegeraman masyarakat kepada Menteri Sosial semakin menjadi-jadi manakala yang seharusnya meninggikan dan menghormati kemanusiaan malah justru merendahkan dan melucuti kemanusiaan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun