Pekerjaan apa yang paling mudah dilakukan , pertanyaan itu sering kita dengar. Jawabnya dengan mudah kita berikan yaitu berkomentar.....Kalau hanya untuk berkomentar ,berbicara dan berteori, banyak orang dengan  sangat gampang dan mudah dapat melakukannya.. Ungkapan mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan kiranya  cocok ditujukan kepada  Anis Baswedan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan  di Kabinet Presiden Jokowi.
Setelah Program  DP 0 rupiah , atau Tanah negara dipergunakan untuk pembangunan mall, saat ini ada lagi hal yang dipermasalahkan oleh  Anis Baswedan , yaitu open governance yang tidak maksimal dilakukan oleh Ahok selaku Gubernur DKI..Sehingga masyarakat tidak paham arah kebijakan Pemerintah .
Open governance bertujuan dalam rangka  mendorong akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam berbagai kebijakan  dan duduk bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan Transparansi dan partisipasif baik dalam perencanaan , pelaksanaan maupun dalam pengawasan yaitu masyarakat  mendapatkan keleluasaan berpartisipasi untuk setiap proses dalam penyusunan kebijakan , serta  terlibat dalam mengawasi kerja pemerintah..
Anis Baswedan pernah memimpin sebuah Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan , kira kira sejauh mana Anis Baswedan sudah menerapkan open governance yang sekarang dipersoalkan oleh Anis Baswedan tentang penerapan open governance di DKI, Â telah diterapkan di Kementerian yang pernah dia pimpin.di Kementerian Pendidikan.
Kalau benar Anis Baswedan sudah menerapkan open governance secara baik dan benar semasa menjadi Menteri , pasti kekeliruan perencanaan yang mengakibatkan negara hampir kehilangan dana 23 Triliun untuk tunjangan profesi guru pasti tidak akan terjadi dan tidak  over budget  dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak perlu repot repot mengamputasi anggaran yang salah perencanaan itu dan hampir menjadi bancaan untuk dikorupsi  di Kementrian Pendidikan yang dipimpin oleh Anis Baswedan..,Â
Demikian juga masalah pembiayaan dana pameran buku di Frankfrut , kalau Anis Baswedan sudah melaksanakan prinsip open governance ,pasti dana 146 milyrd tidak akan dihambur2kan untuk sekedar pameran , namun karena tidak ada transparansi dari Anis Baswedan maka jadilah dana negara sebesar 146 milyard dipergunakan tanpa jelas kemanfaatannya kepada masyarakat.. Sekiranyanya Anis Baswedan sudah menerapkan prinsip prinsip  open governance dan transparan dalam mengelola anggaran, pasti ada koreksi dari masyarakat, karena pembiayannya tidak rasional.  Kalau ada transparansi dan akses terbuka kepada masyarakat [ transparansi anggaran ]  .mungkin dana itu tidak akan dipergunakan atau paling tidak ada koreksi dalam rangka efesiensi , sehingga negara tidak dirugikan.    Â
Masalah tenaga pendidik, kalau Anis Baswedan sudah melakukan open governance, pasti permasalahan yang dialami para  guru honorer yang  honornya rendah 500 ribu / bulan,  yang banyak ditemui di daerah pasti dapat ditingkatkan, karena anggaran untuk pendidikan cukup besar yaitu 20 % dari APBN., tetapi faktanya ? banyak guru honorer yang hanya menerima dibawah UMR.i, Pernahkah Anis Baswedan melibatkan dan mendengar keluhan tenaga pengajar yang masih berstatus honorer itu  ? Kalau Anis Baswedan memang melaksanakan prinsip2 open governance  dalam rangka peningkatanj pelayanan , maka  keluhan keluhan itu mungkin  ada solusinya. sehingga bisa memberikan kepastian terhadap para guru honorer yang nasibnya belum jelas..
Kalau memang semasa menjabat Menteri Pendidikan Anis Baswedan sudah benar melaksanakan prinsip2 open governance, tidak ada kesalahan perencanaan, transparan dalam mengelola anggran dan mau mendengar keluhan stakeholdernya, wajar dan tepat kalau  Anis Baswedan memberi koreksi terhadap pengelolaan Pemerintah Daerah di DKI yang dikatakan Anis Baswedan masih kurang dalam Open Governance....Tetapi faktanya Anis Baswedan juga tidak mampu melaksanakan open governance seperti yang dia ucapkan. Â
Berbicara gampang, namun belum tentu mampu untuk melaksanakan secara baik dan benar. itulah sifat manusia, ..
