ISU KEDOKTERAN
Oleh Nora Amalia Hayati
Latar Belakang & Mitos
Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan tidak hanya tidak adanya penyakit atau penyakit. Status kesehatan masyarakat Indonesia telah meningkat sangat signifikan tetapi lambat selama dua dekade terakhir karena beberapa faktor, yaitu pendidikan rendah, pendapatan rendah, akses geografis sulit, masalah budaya, dan pembiayaan perawatan kesehatan. Menurut World Health Report 2000, pembiayaan perawatan kesehatan adalah elemen terpenting dalam pencapaian peningkatan kesehatan. Dalam hal ini, tingkat pembiayaan perawatan kesehatan akan berdampak pada ketersediaan sumber daya manusia, bahan medis, distribusi fasilitas perawatan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, dan proses penting lainnya. Ada dua sumber umum pembiayaan kesehatan: publik sumber dan sumber pribadi. Sumber-sumber publik meliputi: pendapatan pajak, hibah eksternal (termasuk sumbangan amal oleh pemerintah atau organisasi asing), dan asuransi sosial (pembayaran asuransi wajib oleh pengusaha dan karyawan).1
Indonesia adalah negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Jumlah besar orang memiliki kontribusi di berbagai bidang termasuk masalah kesehatan. Menurut WHO (2012), Indonesia menempati peringkat ke-90 negara paling sehat di dunia. Ini berarti bahwa kualitas kesehatan di Indonesia masih rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan adalah angka kematian dan harapan hidup. Tingkat kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan orang yang rendah, sementara harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Administrasi sektor publik sangat penting untuk disiratkan karena akan berdampak pada kesejahteraan manusia (Bennington, 2010).2
Terkait dengan asuransi sosial, Pemerintah Indonesia telah menetapkan skema asuransi kesehatan berbasis masyarakat untuk melindungi akses masyarakat miskin ke layanan perawatan kesehatan. Skema asuransi kesehatan berbasis masyarakat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sejak 1 Januari 2014. Asuransi kesehatan yang disiapkan melalui BPJS adalah dalam bentuk perlindungan kesehatan bagi peserta untuk mendapatkan kesehatan. manfaat perawatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar perawatan kesehatan. Ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar biaya atau yang kontribusinya dibayarkan oleh pemerintah. Semua warga negara Indonesia harus menjadi peserta asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS.1
Administrator Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berfokus pada pemberian asuransi kesehatan untuk semua masyarakat Indonesia, oleh karena itu, kualitas layanan masih jauh dari harapan anggota BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan berdasarkan kepuasan pelanggan, dalam hal ini anggota BPJS. Responden penelitian ini adalah 250 anggota BPJS dari 5 kota yang berbeda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kinerja-penting, uji-berpasangan-sampel, dan Diagram Cartesian untuk menganalisis data. Temuan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi anggota BPJS adalah pada dimensi empati, sedangkan tingkat kepuasan terendah pada dimensi sistem jaminan. Ini unik, di mana BPJS Kesehatan yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun, meningkatkan kinerja BPJS tidak dapat diwujudkan dalam sekejap mata. Dibutuhkan strategi peningkatan layanan dengan meningkatkan beberapa aspek pendukung.2
Pro
Secara umum, penerapan BPJS Kesehatan mampu meningkatkan kecenderungan masyarakat miskin dan hampir miskin untuk menggunakan public dan fasilitas kesehatan swasta daripada fasilitas lain yang tidak tercakup dalam program. Beberapa contoh adalah praktik petugas kesehatan / pengobatan tradisional / lainnya.3
a)Pemanfaatan fasilitas kesehatan umum (rumah sakit umum / pusat kesehatan masyarakat)
Implementasi PBI Kesehatan BPJS pada tahun pertama berhasil meningkatkan kemungkinan orang miskin dan dekat populasi miskin untuk rawat jalan di fasilitas kesehatan publik daripada fasilitas lain. Dibandingkan dengan Dalam program Jamkesmas, tren pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat lebih besar dalam program BPJS. Dalam hal rawat jalan, populasi perkotaan cenderung lebih memilih rumah sakit pemerintah / pusat kesehatan masyarakat / pusat kesehatan sub dibandingkan dengan fasilitas kesehatan lainnya. Program PBI Kesehatan BPJS mampu meningkatkan kecenderungan populasi tertentu untuk menggunakan rawat inap fasilitas kesehatan publik dibandingkan dengan fasilitas lain yang tidak tercakup oleh program skema BPJS seperti praktik petugas kesehatan / pengobatan tradisional / lainnya. Dibandingkan dengan periode Jamkesmas, tren ini ditemukan menjadi lebih besar.3
b)Penggunaan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit / dokter / klinik swasta)
Implementasi PBI Kesehatan BPJS pada tahun pertama berhasil mengangkat orang miskin dan hampir miskin untuk memilih fasilitas rawat jalan di rumah sakit / dokter / klinik swasta dibandingkan dengan fasilitas lain. Hasil ini di bertentangan dengan implementasi Jamkesmas. Studi menunjukkan bahwa populasi yang tidak diasuransikan memiliki kecenderungan lebih tinggi memilih fasilitas kesehatan swasta di antara fasilitas lain dibandingkan dengan perawatan rawat jalan yang ditanggung oleh Jamkesmas. Kecenderungan untuk memanfaatkan rumah sakit swasta untuk rawat inap daripada fasilitas lain untuk populasi yang dicakup oleh BPJS kesehatan PBI lebih besar dari populasi yang tidak diasuransikan. Program Kesehatan BPJS telah mampu meningkatkan lansia kecenderungan untuk memilih fasilitas rawat inap di rumah sakit swasta dibandingkan dengan fasilitas lainnya.3
c)Tingkat kepuasan tertinggi anggota kartu BPJS adalah pada indikator Kerapian kinerja karyawan di rumah sakit, reputasi Dokter, reputasi rumah sakit, Keramahtamahan staf dan petugas medis, dan Staf dan petugas medis tidak membedakan status sosial pasien.2
Kontra
Kualitas Layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan tentang layanan yang diterima oleh pelanggan. Hal itu dapat diketahui dengan membandingkan antara layanan yang benar-benar diterima oleh pelanggan dan layanan yang diharapkan. Jika layanan yang diterima sesuai dengan harapan pelanggan, mereka akan puas, dan sebaliknya. Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan selesai pada persepsi pelanggan (Kotler, 2013). Dapat dikatakan bahwa kualitas yang baik didasarkan pada persepsi penyedia layanan, tetapi persepsi pelanggan.2
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pembentukan badan usaha yang mengelola Asuransi Kesehatan Nasional, yang sebelumnya dikenal sebagai Asuransi Kesehatan (ASKES). Mulai 1 Januari 2014 PT ASKES Indonesia (Persero) berganti nama menjadi BPJS Kesehatan dan sejak tanggal itu, sekitar 116, 122.065 orang Indonesia secara otomatis menjadi anggota BPJS. Dari jumlah ini berasal dari ASKES memiliki sebanyak 16,4 juta pegawai negeri sipil (PNS) ditambah pegawai negeri sipil yang sudah pensiun, pensiunan tentara / polisi, dan perintis kemerdekaan. Kesehatan BPJS adalah asuransi sosial nirlaba dan lebih fokus pada penyediaan perlindungan bagi masyarakat.2
Implikasinya, BPJS telah mendapat banyak keluhan dari para anggota karena dianggap lebih merepotkan daripada program sebelumnya (ASKES). Misalnya, pasien harus antri lebih lama di liontin, lab, apotek, dan untuk berkonsultasi dengan dokter. Apalagi, setelah menunggu lama, pasien rawat jalan hanya bisa mendapatkan obat selama 10 hari (sebelum BPJS, mereka bisa mendapatkan obat selama 30 hari), sehingga mereka harus sering datang ke rumah sakit. Kondisi ini belum diimbangi dengan jumlah dokter, paramedis, dan kualitas infrastruktur untuk memotong antrian panjang. Dengan demikian, kualitas layanan yang diberikan belum memenuhi harapan anggota BPJS (Togarsilaban, 2014). Kualitas layanan menjadi penting bagi BPJS untuk dipertahankan dan memperoleh kepercayaan anggota. Keberhasilan BPJS dalam memberikan kualitas layanan yang baik ditentukan oleh penggunaan pendekatan Layanan Berkualitas yang dikembangkan oleh Parasuraman (Lupiyoadi, 2006: 181).2
Berdasarkan penjelasan di atas, kepuasan pasien BPJS harus dipertimbangkan jika BPJS ingin memiliki kualitas yang baik. Masalah yang terjadi kemudian adalah bahwa kualitas layanan BPJS belum memenuhi harapan anggota.2
Tingkat kepuasan anggota kartu BPJS pada semua indikator yang diusulkan menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mencapai nilai 100%, yang berarti ada perbedaan antara harapan anggota BPJS dan layanan yang benar-benar diterima. Tingkat kepuasan terendah anggota kartu BPJS adalah dalam indikator Quickness dalam proses pembuatan Kartu BPJS, Kebebasan dalam memilih rumah sakit, dan Kemudahan dalam birokrasi pengobatan. 2
Kebenaran Mitos
Ini adalah masalah penting bahwa BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal asuransi kesehatan sebenarnya masih jauh dari memuaskan harapan anggota. (Jansen, Beld, Goudriaan, Middelkoop, & Arbous, 2009) menyatakan bahwa untuk memuaskan pasien, itu bukan hanya tentang menyediakan obat, tetapi juga tentang merawat.2
Ada perbedaan yang signifikan antara harapan konsumen ketika mereka akan menggunakan BPJS dan layanan yang benar-benar mereka terima ketika menggunakan fasilitas BPJS. Hasilnya berarti bahwa keseluruhan atribut yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anggota BPJS belum mencapai kepuasan anggota.2
Peran Medis
