Mohon tunggu...
Nol Deforestasi
Nol Deforestasi Mohon Tunggu... Petani - profil
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Nusantara Hijau

Selanjutnya

Tutup

Money

Rela Dijebak Utang OBOR China Demi Sawit

2 Mei 2019   17:10 Diperbarui: 2 Mei 2019   17:36 47
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemerintah Indonesia dalam kerangka Insiatif Jalur Sutera (Belt and Road Initiative/BRI) menawarkan sebanyak 28 proyek yang terbagi ke dalam empat koridor wilayah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Nilai total investasi di empat koridor tersebut sekitar US$91,1 miliar atau kurang lebih setara Rp1.295, 8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan proyek tersebut tidak akan menambah beban utang pemerintah. Pasalnya, proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan China nantinya akan bersifat business to business (B to B), tanpa adanya aliran dana ke pemerintah dan tanpa adanya kewajiban jaminan dari pemerintah Indonesia.

Benarkah demikian? Apa pun itu yang dikatakan pemerintah, tentu tidak boleh kita telan bulat-bulat. Yakin proyek Jalur Sutera tersebut nantinya tidak akan memberatkan Indonesia?

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pesemistis bahwa pendanaan China untuk program BRI tidak akan membebani negara, sekalipun pemerintah mengatakan skema pendanaan proyek tersebut tidak akan dicatat dalam utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Manajer Kampanye Iklim dan Keadilan Ekonomi Walhi Yuyun Harmono justru mempertanyakan sikap pemerintah yang sama sekali tidak transparan soal pihak yang akan menjaminkan utang tersebut. Apalagi potensi penjaminan pemerintah atas utang yang disodorkan China melalui BRI cukup tinggi karena ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 28 proyek yang ditawarkan pemerintah.

Jika memang pemerintah akan mengedepankan B to B murni tanpa jaminan APBN, Walhi mendesak pemerintah untuk tetap terlibat di studi kelayakannya. Jangan sampai ada cacat administrasi atau pembangunan proyek BRI di Indonesia menimbulkan konflik lingkungan dan sosial.

Apalagi utang China dengan skema B to B, pada dasarnya bukan barang baru di Indonesia. Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia per Februari mencatat posisi utang swasta dari China sudah mencapai US$16,11 miliar, naik dibanding posisi tahun sebelumnya US$14,96 miliar. Ya, itulah faktanya.

Merdeka.com
Merdeka.com
Hati-hati Indonesiaku! Jangan sampai terjebak jebakan utang China!

Acuan:
Indonesia-China belum sepakati kerja sama peremajaan sawit
Walhi Ragu RI Bisa Lolos dari Jerat Utang Jalur Sutra China

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun