Kesetaraan dan Akses Keadilan bagi Wanita Aceh

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam dua jenis yakni laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi perbedaan ini justru membuat keduanya saling melengkapi sehingga terbentuklah suatu kekuatan baru yang bermanfaat terhadap berbagai aktivitas manusia (Rasyidin, 2014 : 1). 

Namun seiring perkembangannya, dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lain kerap muncul dan menimbulkan masalah. Jika kita perhatikan secara seksama, umumnya perempuan berada pada keadaan yang kurang beruntung ketimbang laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. 

Hal ini merupakan hasil dari akumulasi dan akses terhadap nilai sosio kultural suatu masyarakat. Perilaku sosial yang kerap menjadi perbincangan pada umumnya di Indonesia adalah tentang kekerasan yang terjadi dan dialami oleh perempuan. Keadaan seperti ini kerap muncul akibat adanya ketidakadilan gender dalam proses marginalisasi.

Hal ini kian memburuk seiring terjadinya tarik ulur antara peran domestik dan peran publik perempuan dalam melibatkan dirinya sebagai pemimpin sebuah organisasi. Proses marginalisasi menyebabkan kemiskinan kerap melanda masyarakat dan negara yang dominan menimpa kaum perempuan. 

Beberapa peristiwa seperti konflik, bencana alam, serta proses eksploitasi pun mengakibatkan kaum perempuan terus termarginalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Gerakan emansipasi wanita dan kesetaraan gender adalah misi penghapusan sekat-sekat yang mengikat dan memasung kebebasan perempuan dalam menyampaikan aspirasinya, hal ini menjadi respons atas ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan.

Provinsi Aceh secara geografis terletak di ujung pulau Sumatra yang merupakan wilayah paling barat Indonesia. Dengan luas total mencapai 55.390 km persegi, wilayah Aceh membentang dari arah barat ke tenggara, berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan lautan Hindia. 

Dalam sejarah Aceh, keterlibatan kaum perempuan pada masa perjuangan kemerdekaan memiliki catatan yang begitu gemilang. Di masa lampau perempuan Aceh telah menunjukkan kecakapannya dalam berpolitik dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Pada saat itu kaum perempuan Aceh mampu melawan penjajahan kolonial bahkan beberapa diantaranya ada yang menjadi pemimpin pasukan militer seperti Malahayati, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia serta Tungku Fakinah dan lain-lain.

Selain itu, peranan perempuan Aceh di masa lalu tidak berhenti sebatas pemimpin perang saja. Sejarah mencatat tentang kepemimpinan kerajaan yang ada di Aceh mulai dari kerajaan Samudera Pasai berdiri hingga kerajaan tersebut bergabung dengan Kerjaan Aceh Darussalam untuk menjadi negara baru di tahun 1042 Masehi, tercatat ada 5 orang perempuan yang memegang tampuk kekuasaan dari 31 pemimpin kerajaan yaitu;