Apa Itu Neolib dan APBN?

Ekonomi neolib menentang bentuk subsidi dan pelindungan dalam bentuk apapun terhadap industri domestik karena itu akan menghambat efisiensi global.

Dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan dalih efisiensi global dan menggusur industri dalam negeri yang tidak efisien, itu adalah kebijakan ekonomi neolib. 

Kalau aset ekonomi dan bisnis kita tidak efisien, dan kebijakan pemerintah berorientasi neolib, boleh jadi seluruh aset ekonomi kita akan digusur dan dikuasai asing yang memiliki efisiensi global lebih tinggi.  Selanjutnya kita menjadi penonton.  Beberapa contoh kebijakan ekonomi neolib pemerintahan Jokowi sebagai berikut:

Kebijakan penghapusan subsidi BBM di awal pemerintahan Jokowi merupakan salah satu contoh kebijakan ekonomi neolib yang mendapat pujian dari IMF.

Kebijakan pemerintah Jokowi melegalkan gula impor masuk ke dalam pasar konsumsi yang sebelumnya tidak boleh dengan dalih efisiensi merupakan contoh kebijakan ekonomi neolib yang menggusur industri gula lokal termasuk petani tebu yang tidak efisiensi menjadi merana.  Kebijakan tersebut diambil, selain dalih efisiensi juga alasan rente ekonomi.

Kisruh Susi versus Airlangga tentang besaran impor garam yang dimenangkan oleh Airlangga melalui tangan kebijakan Jokowi merupakan contoh kebijakan ekonomi neolib karena berpotensi menggusur petani garam lokal yang dipandang tidak efisien. Garam akan menjadi gula kedua. Kebijakan tersebut diambil, selain dalih efisiensi juga alasan rente ekonomi.

Kebijakan liberalisasi barang, modal dan jasing asing masuk ke Indonesia yang berlebihan akibat akselerasi pembangunan di atas kapasitas optimalnya mendorong penguasaan asing terhadap aset ekonomi produktif bangsa merupakan salah satu kebijakan ekonomi neolib.  

Kebijakan tersebut telah menyebabkan ekonomi eksternal kita berada dalam genggaman pemodal asing.  Pilar ekonomi eksternal kita tidak memiliki kekuatan memadai untuk menetralisir ganguan ekonomi eksternal seperti melemahnya nilai tukar.

Kemampuan APBN Kita Terbatas

Secara umum negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki Kemapuan APBN melaui kebijakan fiskal yang kuat untuk melakukan koreksi atas ketidak adilan ekonomi pasar neolib. Oleh karena itu setiap akselerasi pembangunan yang berlebihan di atas kapasitas optimalnya seperti pembangunan infrastruktur akan berdampak buruh pada kondisi ekonomi nasional secara umum, seperti defisit transaksi berjalan makin melebar, kisruh tenaga kerja asing, penguasaan aset ekonomi dan keuangan oleh asing dan lainnya.

Kita memang bagian dari komunitas global, tidak mungkin menghindari dari kebijakan ekonomi neolib, tapi kita harus berusaha agar menerapkan kebijakan ekonomi neolib disesuaikan dengan kemampuan APBN melalui kebijakan fiskal untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi neolib (tidak seperti Amerika Serikat).