Rasionalitas Kebijakan BBM SBY vs JKW

Dalam 'Workshop Nasional Anggota DPRD PPP' di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018), Jokowi berbicara (detik.com) soal BBM 1 harga. Jokowi menyinggung harga BBM di wilayah timur Indonesia 3,5 tahun lalu.

"Saya minta BBM 1 harga, terutama di Indonesia bagian timur. 3,5 tahun lalu saya ke Wamena, saya ke kampung, desa, saya tanya, 'Pak, di sini harga bensin berapa?' Di Wamena saat itu Rp 60 ribu per liter. Itu pas normal. Kalau cuaca nggak baik, bisa Rp 100 ribu per liter," kata Jokowi.

Saat itu Jokowi mengaku memerintahkan menteri terkait agar harga BBM disamakan dengan daerah-daerah lain. Singkat cerita, itu berhasil.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," sambung Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat respon dari SBY "Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," cuit SBY lewat Twitter @SBYudhoyono. Ada empat tweet lain yang disampaikan SBY. Salah satunya meminta pendukungnya bersabar.

"Saya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, menyusul pernyataan Presiden Jokowi yg salahkan kebijakan SBY 5 th lalu. Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY* *SBY* Saya minta para mantan Menteri & pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*," kata SBY di tiga cuitan pertamanya

"Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*. Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu & tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi. *SBY*," sambungnya.

Rasionalitas Kebijakan BBM 

BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang menjadi sumber energi dalam seluruh kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu pasokannya dan keterjangkauannya (harganya) perlu dijaga oleh pemerintah agar kegiatan ekonomi suatu negara bisa terjamin. Hasil perhitungan saya dengan menggunakan model imput-output menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga BBM; Listrik, gas dan air; Minyak dan Lemak; beras; dan gula masing-mamsing sebesar 10% akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi secara total masing-masing sebesar 35.93%; 11.1%; 5.47%; 3.65%; dan 2.68%. 

 Oleh karena begitu besarnya dampak harga BBM terhadap biaya produksi, maka tidak mengherankan apabila Amerika Serikat mengacak-ngacak Timur Tengah yang memiliki cadangan BBM terbesar di dunia dengan tujuan agar negara Timur Tengah tidak kompak untuk menjadikan embargo BBM sebagai kekuatan ekonomi dan politik mereka yang menyebabkan harga BBM tidak menentu.

Seorang pemimpin yang rasional, akan mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap keberlangsungan suatu kegiatan ekonomi. Kalau harga beras dan Gula dijaga dalam bentuk HET (Harga Eceran Tertinggi), maka harga BBM selayaknya juga dijaga.

Rasionalitas Kebijakan Subsidi BBM SBY 

 SBY sebagai seorang Presiden sebagai pemegang kebijakan tertinggi dengan rasionalitas ekonomi akan memilih kebijakan untuk menyediakan pasokan, keterjangkauan dan kestabilan harga BBM karena harga BBM tersebut berdampak besar terhadap kenaikan biaya produksi dan kalau hal tersebut dibiarkan akan berdampak berantai pada harga-harga dan akhirnya berdampak pada kestabilan sosial ekonomi dan politik. 

Sebagai seorang ekonom, SBY tahu bahwa harga bersifat rigid ke bawah tapi fleksibel ke atas, artinya setiap kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga-harga tapi ketika harga BBM turun maka harga-harga tersebut jarang mengalami penurunan. Oleh karena itu SBY memilih subsidi BBM untuk menjaga keterjangkauan dan kestabilan harga BBM. Kebijakan subsidi BBM SBY jelas memilki rasionalitas ekonomi, politik dan sosial dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rasionalitas Kebijakan Non Subsidi dan Satu Harga BBB JKW 

 Rata-rata subsidi BBM per tahun era JKW sebesar Rp 57 trilliun diperuntukkan solar dan minyak tanah, sedangkan era SBY sebasar Rp 129.7 trilliun diperuntukkan premium, solar dan minyak tanah. Perlu dicacat harga BBM era JKW berkisar era SBY. JKW membuat kebijakan satu harga dengan membebani keuangan pertamina, sedangkan SBY tidak (CNN-Infografis, 16-5-2018).

 JKW mwngatakan: "Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,".

Penjelesan JKW ini tidak sesuai dengan fakta, JKW masih memberikan subsidi BBM pada solar dan minyak tanah, tapi untuk premium tidak. Penghapusan subsidi premium karena tidak efektif yang menikmati banyak orang kaya. Fakta di lapang tidak selalu benar, buktinya banyak angkutan perkotaan dan pedesaan dan angkutan untuk orang menengah ke bawah menggunakan premium. 

Akibat tidak adanya subsidi pada premium maka harga BBM ini mengikuti fluktuasi harga dunia dan ketikan harga primeum naik maka ongkos taranspotasi umum naik dan ketika harga premium turun ternyata ongkos transportasi umum tidak turun. Ini salah satu kelemahan kebijakan BBM JKW dan masih perlu diperdebatkan dengan keunggulan memberikan subsidi pada premium.

Kebijakan satu harga untuk seluruh pelosok negeri rasionalitasnya sama dengan memberikan subsidi tapi pada biaya transportasi dengan tujuan agar harga BBM tidak tinggi, memberikan kondisi yang kondusif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa dengan membebani keuangan Pertamina. Dengan demikian, kebijakan ini tidak perlu diperdebatkan karena rasionalitasnya sama.

Penutup

Kebijakan BBM JKW dan SBY tidak perlu diperdebatkan karena rasionalitas kebijakannya sama. Hanya satu pertanyaan yang muncul yaitu, apakah pembebanan kebijakan BBM satu harga dapat dibenarkan secara aturan perseroan. Setahu saya Pertaminan sebagai PT tunduk pada aturan Perseroan Terbatas. Pemerintah hanya berhak atas deviden dari Pertamina dan masuk sebagai pendapatan APBN untuk selanjutnya digunakan sebagai pengeluaran APBN. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengintervensi kebijakan perusahaan sebagai entitas bisnis. Itulah pertanyaan yang masih tersisa dari kebiajakan BBM satu harga JKW.

Akhirnya saya menyarankan kepada Tim Ekonomi JKW agar memberikan feeding yang mendasar kepada Presiden tentang suatu kebijakan agar penjelasan JKW ke publik argumentatif dan jelas serta tidak membuat gaduh.

 

Nizwar Syafaat, Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik.