Seorang Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, berpendapat bahwa utang pemerintah terus membengkak. Menurutnya, utang Indonesia terus mengalami peningkatan pada masa jabatan Presiden Jokowi sejak 2014. Di era sebelumnya, yakni saat Presiden SBY menjabat, utang pemerintah tercatat Rp2.608,78 triliun. Kini, utang pemerintah per November 2022 mencapai Rp7.554,25 triliun.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengatakan bahwa pembengkakan utang merupakan salah satu kriteria kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. Banyaknya utang juga merupakan indikator resesi siap melanda. Dari sini, ekonomi negara jelas terancam mangkrak. Namun demikian, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, masih menarasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif aman. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 lalu masih berkisar pada angka 5,2---5,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia yang nyungsep di 1,7%.
Padahal, sejujurnya, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka-angka fantasi yang sangat jauh dari realita kondisi rakyat. Kenyataannya, jumlah orang kaya toh hanya segelintir di tengah jutaan rakyat miskin. Belum lagi jumlah kasus kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin naik sekitar 200 ribu orang pada September 2022 dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi setelah pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Margo, hampir separuh dari kenaikan jumlah orang miskin tersebut berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Secara keseluruhan, jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk. BPS juga mencatat, kenaikan besaran garis kemiskinan (GK) terjadi seiring dengan naiknya berbagai komoditas pangan. Naiknya harga komoditas tersebut salah satunya dipicu oleh kenaikan BBM. Artinya, masyarakat miskin adalah korban langsung jika terjadi kenaikan harga, terutama harga bahan pangan.Â
Kondisi ini sungguh ironis. Mengapa utang Indonesia makin membengkak dari tahun ke tahun? Padahal, jumlah kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Ke mana larinya semua kekayaan alam itu? Jika faktanya, utang negara terus membengkak dan angka kemiskinan turut meningkat.
Pada titik ini, kita harus sadar bahwa terdapat kesalahan pengelolaan keuangan negara yang tersistem. Persoalan yang ada bukan hanya sekadar ekonomi rumah tangga masyarakat kecil yang selalu dipaksa untuk hidup hemat, bahkan melarat. Melainkan ada sebuah sistem rusak yang telah diterapkan di tengah rakyat. Rakyat kecil harus berhemat yang seperti apa lagi jika harga barang-barang kebutuhan terus melambung?
Sejatinya, utang merupakan alat bunuh diri politik bagi negara yang bersangkutan. Apalagi dalam sistem kapitalisme yang sangat memuja uang. Utang merupakan senjata untuk menikam negara-negara yang lemah secara politik. Jika sudah berutang, ekonomi negara tersebut bisa dijajah secara terus-menerus oleh negara-negara gerombolan kapitalis global maupun turunannya. Kapitalis di sini yaitu lingkaran oligarki di sekitar penguasa. Dengan kata lain, utang negara merupakan jebakan yang bahkan bisa membuat kedaulatan negara tersebut tergadaikan.
Demikianlah realitas sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini membuat semua orang begitu haus akan uang sehingga selalu menghalalkan segala cara. Tujuan kapitalis memberikan utang ke pihak lain sama sekali bukan untuk membantu, melainkan karena ada udang di balik batu. Utang versi kapitalis adalah pembungkam sehingga negara-negara debitur tidak mampu melawan. Sebaliknya, mereka akan membebek kepada apapun yang diperintahkan oleh negara/lembaga kreditur, baik dari sisi kebijakan, sistem politik, ekonomi, hingga budaya.
Sebenarnya sangat memalukan saat Indonesia harus terjerat utang luar negeri, apalagi jumlahnya sangat fantastis. Namun, ketika setelahnya ada golongan rakyat yang kritis dan berpendapat bahwa utang luar negeri itu berbahaya, langsung saja diciduk dan dikenai sanksi pidana. Hal ini seolah menunjukkan bahwa utang merupakan kebijakan yang disengaja dan dibiarkan untuk terus terjadi. Padahal, penikmat fantastisnya jumlah utang tersebut tidak melulu masyarakat luas. Sebagian besar dana dari utang tersebut digunakan untuk menyuntik para kapitalis lokal karena di tangan merekalah terjadi perputaran roda ekonomi yang akan menerbitkan angka-angka palsu pertumbuhan ekonomi.
Begitulah sistem kapitalisme yang justru menjerumuskan suatu negara dalam lingkaran utang yang tiada henti. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Islam sebagai sistem terbaik bagi umat terbaik memiliki aturan ekonomi terbaik pula, bukan malah mendorong pada utang luar negeri. Hal ini karena utang luar negeri merupakan cara kapitalisasi paling berbahaya bagi negeri-negeri muslim. Utang adalah instrumen yang akan selalu membuat umat menderita.
