Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA dalam dua hari yang tengah berlangsung memang amburadul. Mulai tidak adanya soal, kurangnya soal, keterlambatan pencatakan soal ujian yang berwarna-warni, yang merupakan ekses dari persiapan yang tidak professional dari Kemendikbud. Soal yang bervariasi yang dijadikan cara efektif untuk menghilangkan kecurangan - potret masyarakat korup dan bangsa sakit - baik sekolah maupun siswa, atau bahkan keduanya, justru membuat guru dan penyelenggara pendidikan dan instansi terkait kalang kabut. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh, yang menjadi permasalahan tidak sesederhana UN. UN hanyalah instrument kecil dari seluruh rangkaian sistem pendidikan. Namun yang menjadi masalah adalah UN justru menenggelamkan keseluruhan tujuan pendidikan.
Zaman dahulu guru adalah salah satu penentu keberhasilan anak didik. Para gurulah yang menentukan kelulusan siswa berdasarkan prestasi dan kemampuan menyeluruh dari siswa. Zaman dahulu sistem pendidikan sederhana yang bertujuan membangun aspek pembangunan manusia seutuhnya. Anak didik dipersiapkan secara mental, sosial dan intelektual agar mampu berpikir. Pendidikan dipersiapkan sebagai alat untuk persiapan anak didik menjadi manusia yang mendekati kemandirian sebagai individu agar mampu bertanggung jawab sebagai manusia kelak. Kelulusan anak dalam mengarungi sekolahnya (baca: pendidikannya) pada setiap jenjang pendidikannya hanyalah suatu proses alih tingkat dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan PT. Namun yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 15-17 tahun belakangan adalah kemunduran kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan seharusnya adalah upaya untuk menyalurkan dan mengembangkan ketrampilan kognitif, afektif, motorik, intelektual dan sosial (akhlak) yang didasarkan pada kondisi dan minat anak didik. Anak didik secara berjenjang diajarkan, diberi kesempatan dan dilatih untuk menemukan keunggulan dalam dirinya. Ketika seorang anak didik telah menemukannya, maka menjadi kewajiban pendidik untuk membentuk dan mendorong lahirnya passion si anak agar apa yang dia kerjakan selaras dengan semangat dalam dirinya.
Namun apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia secara umum. Anak didik dijadikan objek bagi banyak pihak. Kemendikbud menjadikan anak didik kelinci percobaan untuk berganti-ganti kebijakan. Dari mulai kurikulum, ujian nasional, ebtanas, sistem dan teknik mengajar-belajar. Sertifikasi guru yang aneh. RSBI dan segala tetek bengeknya semuanya mengarah pada komersialisasi pendidikan dan anak didik dijadikan objek kepentingan penyelenggaraan bisnis pendidikan.
Lahirnya lembaga pendidikan bimbingan belajar (bimbel) juga ditengarai akibat tarik ulur kepentingan menjadikan anak didik sebagai komoditas. Perhatikan, target bimbel adalah naik kelas dan juara atau ranking dan untuk persiapan UN (Ujian Nasional). Semua sumber daya anak dalam perkembangannya diarahkan hanya untuk lulus UN - target pendidikan dikerdilkan hanya sebatas lulus UN yang didasarkan pada Stnadard Minimum Kelulusan - yang mencakup hanya 3-6 mata pelajaran.
Lalu apa makna 14 mata pelajaran kalau kelulusan siswa ditentukan oleh 3-6 mata pelajaran tersebut? Bukankah pendidikan tujuannya agar anak didik memiliki sikap positif terhadap kekuatan dan kelebihannya berdasarkan minat dan bakatnya - yang sayang sekali dimatikan karena anak didik hanya disuruh berkutat untuk konsentrasi pada pelajaran yang di-UN-kan.
Bahkan beban atas banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari anak didik juga menjadikan peserta didik kerepotan. Seharusnya pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang bertanggung jawab. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia utuh yang memiliki minat kuat (passion) dan diketahui bakatnya dan dikembangkan dengan disemangati agar peserta didik menemukan dirinya dengan passion yang menyala-nyala. Namun di Indonesia tampaknya pendidikan gagal berperan dalam membentuk karakter tersebut. Faktor keunikan setiap peserta didik dengan bakat, minat, kemampuan, yang unik dan beragam baik tingkat maupun variasi dan jenisnya dinafikan begitu saja dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
Bahkan saking takutnya tidak lulus, baik guru dan murid bekerjasam, agar semua anak didik lulus. Ini praktek curang yang akan ‘membekas' dalam memori anak didik bahwa melanggar aturan demi sesuatu tujuan tidak ‘berdosa dan sah'. Contohnya ya dipraktekkan dalam menggapai ‘kelulusan'. Bahkan jika pendidikan sebenarnya ditujukan untuk membangun manusia, maka seharusnya pendidikan harus menjadi garda paling depan dalam membangun manusia.
Namun karena kepentingan ekonomi dan proyek semata - bisnis pendidikan - maka lahir RSBI yang dibubarkan MK. Maka pula lahir Ujian Nasional - untuk proyek soal dan indikasi korupsi. Juga lahir kurikulum baru agar terjadi proyek software -yang diduga dikorupsi. Maka lahir pula UN sekarang yang belepotan dengan carut-marut persoalan soal ujian dan pendistribusiannya.
Dengan rangkaian peristiwa tersebut, sebenarnya sistem pendidikan nasional Indonesia di tangan Menteri M. Nuh telah gagal total dan bangkrut. Mundur sajalah, Bung M. Nuh!
Salam bahagia ala saya!
