[caption id="attachment_292797" align="aligncenter" width="504" caption="Ilustrasi/Admin (Widianto Didiet)"][/caption]
Ruhut Sitompul melakukan perlawanan terhadap penolakan para anggota DPR RI atas penunjukannya sebagai Ketua Komisi III. Ruhut adalah pengacara selama 30 tahun sebelum masuk ke dunia politik. Ruhut adalah sosok kontroversial dalam sikap, namun benar dalam bertindak dan sedikit dari pengacara yang lurus. Ruhut tentu mengatahui setiap perbuatan buruk di dunia hukum, pemerintahan, dan bahkan di kalangan DPR.
Tertangkapnya Akil Muchtar dan penangkapan oleh KPK terhadap Chairunnisa (Fraksi Golkar) dan Tubagus Wawan adik Atut Gubernur Banten, disinyalir merupakan reaksi balasan Ruhut terhadap Bambang Soesatyo dan Nudirman Munir yang menolak Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR. Ruhut memiliki jaringan informasi yang sangat kuat di dunia penegakan hukum sebagai pengacara senior. Mari kita perhatikan rangkaian peristiwa yang menghentak jagat hukum Indonesia itu dalam perkembangannya dengan aneka pernyataan dan langkah SBY menangani kasus Ketua MK yang tampak terburu-buru dan over excited yang ditunjukkan oleh SBY!
PDIP kena imbas kasus Akil Muchtar. Tak hanya Akil dan Golkar. Tjahyo Kumolo, Sekjen PDIP meradang. Tak biasanya PDIP mengeluarkan pernyataan keras terkait penangkapan terhadap kadernya. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para kader PDIP tidak direspons dan diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, seperti kaus Emir Moeis. Namun kali ini Tjahyo Kumolo mengeluarkan pernyataan yang memojokkan SBY. Ada apa sebenarnya?
Di balik tertangkap tangannya Akil Muchtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, ternyata ada hal yang tak biasa dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. SBY untuk kali pertama mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menangkap koruptor Ketua MA. Apresiasi SBY ini bukanlah hal yang umum dilakukan. Bahkan dengan cepat SBY memecat Ketua MK dengan cepat. Bahkan SBY mempersiapkan Perpu. Ada apa di balik apresiasi SBY tersebut?
Publik masih ingat bagaimana SBY dikenal lambat jika kasus tertentu tidak memiliki kepentingan terhadap dirinya. Contoh, kasus Antasari Azhar, Susno Duadji dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Demikian pula kasus terkait perebutan hak menangani kasus hukum koruptor Djoko Susilo antara KPK dan Polri juga direspons sangat lambat. Hanya karena desakan masyarakat yang cenderung menjurus ke arah chaos, maka SBY baru bersikap memihak pada KPK. Jika Polri menangani kasus Djoko Susilo bisa dipastikan kasusnya akan menguap. Lalu kenapa SBY cepat komentar bahkan berterima kasih kepada KPK?
Pertama, SBY sedang mengintervensi KPK - dengan jalan memberi penghargaan - karena KPK tengah gencar mengusut kaus Bank Century yang terkait dengan pemerintahan SBY. KPK diapresiasi dan dininabobokkan agar tak menangani kasus Bank Century dan aneka kasus yang membelit Partai Demokrat.
Kedua, para tersangka yang ditangkap bersama dengan Akil Muchtar terkait dengan Partai Golkar (anggota DPR PG Chairunnisa), Bupati Gunung Mas dari PDIP, Pengacara yang terkait dengan Partai Golkar. Oleh karenanya, dengan ditangkapnya mereka, maka tidak hanya Demokrat yang korup, semua partai.
Ketiga, intervensi SBY ini terkait dengan pengeluaran Perpu untuk mengatasi kekosongan posisi Ketua MK. Dengan dipecatnya Akil Muchtar, maka posisi para hakim MK menjadi limbung tanpa ketua definitif. Alhasil, produk hukum dan keputusan MK pun tidak akan memiliki kredinilitas legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena para hakim MK tidak dapat dipercaya dan kredibilitasnya rendah.
Keempat, dengan SBY mengeluarkan Perpu dan mengangkat hakim, maka intervensi hukum menjadi lebih mudah. Ini sangat disayangkan.
Kelima, PDIP yang sejak awal mendukung Ruhut rupanya paham akan sepak terjang Ruhut Sitompul sehingga lebih memilih mendukung daripada melawan orang yang paham akan hukum dan kebetulan bersih.
