Sementara secara nyata program rumah susun bagi warga miskin DKI menjadi kenyataaan yang sudah diterapkan oleh Ahok-Djarot. Nah, warga DKI Jakarta pun sebagian termakan oleh ilusi dan delusi Anies dan sekondannya dan mentornya yakni FPI.
Kini, menjelang 4 hari pencoblosan, warga DKI akan merenungi dilemma antara ilusi yang memabukkan yang ditawarkan oleh Anies, dengan kenyataan fakta hasil kerja yang sudah dijalankan dan tengah dijalankan oleh Ahok-Djarot. Warga DKI Jakarta akan berpikir untuk memilih cagub penuh ilusi dukungan FPI yakni Anies, atau cagub petahana yang sudah membuktikan pekerjaannya secara nyata tanpa ilusi yakni Ahok-Djarot.
Keempat, dekonstruksi kehidupan beragama Islam di Jakarta akibat pembiaran masjid digunakan sebagai alat politik Anies yang didukung oleh JK dan kerabatnya seperti Aksa Mahmud dan Erwin Mahmud, yang JK adalah pentolan Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Warga DKI Jakarta semakin tertekan melihat – FPI  belum berkuasa dengan anteknya Anies Baswedan – masjid sudah beralih fungsi sebagai pusat gerakan politik. Saking ngawurnya selain spanduk tentang haram dan slogan anti Ahok – bahkan pendukung Ahok tidak akan disholatkan jika meninggal, yang jelas melanggar hukum Islam fardhu kifayah tentang kewajiban bagi muslim yang masih hidup untuk menyolatkan muslim dan muslimat yang meninggal – maka Djarot pun diusir usai sholat Jum’at hanya karena masalah politik.
Warga DKI tak bisa membayangkan akan seperti apa kehidupan dengan Anies yang dikuasai oleh FPI – sementara kehidupan beragama dan kerukunan dalam kehidupan normal dan nyaman. Ilusi dan janji yang dibangun oleh Anies dan FPI tentang Jakarta Bersyariah telah membuat jamaah sholat Jum’at dan marbot masjid di Tebet kehilangan nalar dan mengusir orang yang usai beribadah.
Ini wujud berbahayanya menjadikan masjid sebagai alat kampanye politik suruhan Eep Timses Anies yang tak bertanggung jawab itu. Eep yang menyarankan masjid sebagai pusat dan gerakan kampanye Anies dengan dukungan FPI membuat warga DKI Jakarta resah.
Karenanya, tekanan warga DKI Jakarta ini membuat mereka mengalami kebingunngan antara ikut dengan kalangan marbot yang segregasis dan rasis meskipun terhadap Djarot misalnya yang nota bene Islam, atau ikut Islam rahmatan lil alamin ala NU dan GP Anshor. Ini dilemma besar bagi mereka.
Jelas dalam kondisi ini, warga DKI Jakarta akan berpikir jernih untuk memilih kehidupan yang aman dan damai seperti selama ini. Kampanye dan ilusi tentang Jakarta Bersyariah hanya menjadi hiasan yang diabaikan oleh warga DKI Jakarta – dan warga DKI Jakarta tidak akan menjadikan Jakarta Bersyariah. Penyebabnya, atas dasar apa Jakarta akan dijadikan Bersyariah di tengah pluralisme yang berdasarkan Pancasila.
Kelima, dilemma dukungan Prabowo kepada Anies yang didukung oleh FPI dan sekali lagi aliansi Prabowo dengan partai agama PKS. Publik DKI Jakarta semakin kebingungan melihat posisi partai nasionalis Gerindra terjebak didukung oleh FPI calegnya. Pun komitmen Anies untuk menciptakan Jakarta Bersyariah jelas menimbulkan kontradiksi ideologis yang menhancurkan peluang Prabowo menjadi Capres 2019.
Partai agama PKS menyingkirkan secara halus Prabowo dari peluang Prabowo di 2019 – yang sampai saat ini merupakan calon terkuat, dengan catatan jika mampu melewati UU Pileg dan Pilpres 2019. Jebakan strategis partai agama PKS adalah dengan membawa Prabowo ke gerbong dukungan FPI. Pertaruhan Prabowo ini dipastikan akan membingungkan publik Jakarta dan akhirnya memberikan penilaian kepada Prabowo yang tunduk pada strategi politik partai agama PKS.
Maka warga DKI Jakarta dan juga pendukung Gerindra dan swing voters, baik yang apatis maupun yang akhirnya militan, untuk berpikir menjauhi Anies – dan juga Prabowo. Hal ini terkait dengan strategi licik ala partai agama PKS yang pernah menjerumuskan Prabowo dengan survei dan quick and real count abal-abal tanpa data dan bukti yang menghibur Prabowo sebagai pemenang Piplres 2014.
